Hadapi Tantangan, BPJS Kesehatan Ajak Jaga Keberlangsungan JKN-KIS

Ghufron menjelaskan, keberlangsungan Program JKN-KIS bisa memberikan dampak di berbagai sektor, di antaranya memberikan dampak kepada meningkatnya angka harapan hidup sebesar 2,1 tahun. Begitu juga dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan pada rawat jalan sebesar 3,60 persen dan pada rawat inap sebesar 3,20 persen pada 2019.

Program JKN-KIS saat ini juga menjadi top of mind pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Ini terlihat dari jumlah kunjungan peserta ke faskes yang terus meningkat.

Sejak pertama kali beroperasi 2014 hingga 2020, pemanfaatan  JKN-KIS digunakan lebih dari 1,3 miliar kali. Pada 2014, jumlah kunjungan baru mencapai 92,3 juta kunjungan, lalu terus naik dan meningkat tajam hingga 2020 menjadi 224,7 juta kunjungan sakit di faskes, atau 615,616 kunjungan per hari kalender.

“Tentu dalam penyelenggaraan program JKN-KIS, terdapat dinamika dan tantangan tersendiri. Namun, dengan upaya sinergi yang dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan, ini bisa menjadi upaya bagi kita bersama dalam mempertahankan capaian yang baik dan terus melakukan penyempurnaan di berbagai sektor,” tambah Ghufron.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga terus berupaya membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menggabungkan skema asuransi kesehatan daerah ke dalam Program JKN-KIS untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN. Selain itu, lanjut Ghufron, BPJS Kesehatan juga telah memperluas saluran pendaftaran peserta JKN-KIS bagi masyarakat melalui pendaftaran online maupun offline.

“Dengan adanya berbagai kemudahan untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS, harapannya bisa mendorong masyarakat untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN-KIS. Dengan begitu, bisa membantu mempercepat capaian kepesertaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 98 persen penduduk Indonesia,” tutup Ghufron.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Malaysia, Prof. Maznah Dahlui dan pakar asuransi kesehatan dari Universitas Indonesia, Prof. Budi Hidayat. (WEB)