Polandia Kirim Polisi imbas Demo Penolakan Lengsernya Ketua MK
- Polandia mengerahkan polisi anti-huru hara di Mahkamah Konstitusi setelah penangguhan Ketua MK Bogdan Swieczkowski memicu ribuan pendukung oposisi PiS berdemo di Warsawa.
- Oposisi menuduh terjadi kudeta ilegal di MK, sementara pemerintah Donald Tusk menilai tiga hakim pilihan PiS bermasalah secara hukum dan mengabaikan putusan institusi tersebut.
- Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan ke Senegal akibat ketegangan, sementara Kedutaan AS menyerukan penyelesaian krisis tanpa konfrontasi dan menegaskan tidak akan mengintervensi.
Jakarta, IDN Times - Polandia terjunkan polisi antihuru hara untuk mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (30/10/2026). Keputusan ini setelah kekacauan di MK imbas dugaan rencana sekelompok hakim yang didukung pemerintah saat ini mengontrol institusi tersebut.
Kekacauan di MK Polandia ini disebabkan penangguhan Ketua MK, Bogdan Swieczkowski selama sebulan. Alhasil, ribuan simpatisan partai oposisi sayap kanan, Partai Hukum dan Keadilan (PiS) langsung bergerak menggeruduk gedung MK di Warsawa.
1. Oposisi tuduh MK Polandia sudah dikudeta
ilustrasi bendera Polandia (unsplash.com/egorkomarov) Swieczkowski dan oposisi Polandia mengklaim bahwa sudah ada kudeta ilegal di institusi MK. Insiden ini menjadi puncak krisis panjang di MK sejak pemerintahan Perdana Menteri (PM) Polandia, Donald Tusk.
Dilansir Notes from Poland, Tusk menganggap tiga hakim yang ditunjuk oleh PiS tanpa memenuhi persyaratan hukum yang jelas dan dipandang sebagai alat kontrol politik. Alhasil, pemerintahan Tusk tidak mengindahkan putusan MK hingga saat ini.
Sementara, terdapat rumor bahwa pemerintah akan menetapkan beberapa hakim baru secara paksa. Maka dari itu, pendukung PiS sudah mengadakan demonstrasi dan berkemah di luar gedung dalam mencegah aksi tersebut.
2. Presiden Polandia batalkan kunjungan ke Senegal
Presiden Polandia, Karol Nawrocki. (W2k2, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Mendengar kerusuhan di MK, Presiden Polandia, Karol Nawrocki memutuskan kembali dari perjalanannya ke Senegal. Ia mengaku situasi di Polandia masih menegang yang membuatnya harus segera pulang dan harus berada di Polandia.
Dilansir TVP World, pada pertengahan Oktober, Nawrocki dan Swieczkowski menolak penunjukkan mantan Menteri Dalam Negeri Polandia, Maciej Berek untuk menjadi hakim MK yang baru. Alhasil, ia dilantik tanpa dihadiri langsung oleh presiden dan Nawrocki menganggap pelantikannya tidak resmi.
3. AS minta Polandia tetap tenang dalam atasi krisis di MK
ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/cristina_glebova) Pada hari yang sama, Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) mendorong agar semua pihak di Polandia tetap tenang dalam menyelesaikan masalah krisis di MK. Washington meminta agar masalah institusional ini diselesaikan tanpa konfrontasi.
“Kedua pihak menunjukkan versi yang berbeda secara radikal atas apa yang terjadi. Terlepas dari fakta yang sudah dijelaskan, ribuan orang masih berkumpul di depan MK yang membuat situasi semakin menegang dan berbahaya,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Washington mengaku akan terus mendukung Warsawa terkait masalah ini. Namun, semua keputusan atas MK bukan kuasa AS untuk menilai atau mengintervensi urusan dalam negeri Polandia.
