BPK Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran Rp6,93 T, Risma: Sudah Clear

Risma menerangkan, temuan BPK tersebut merupakan data pada Oktober 2020. Saat itu, Risma belum menjabat menjadi menteri.

"Saat menjadi menteri sosial, barulah semua di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dipadankan dengan data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)," bebernya.

Meski demikian, Risma mengatakan, masalah bansos temuan BPK belum bisa dilihat dari data NIK, karena belum padan. Sehingga harus ditinjau melalui nomor ID dan data salur melalui nomor rekening.

Saat data tersebut dipadankan mulai Januari sampai April 2021, dana senilai Rp6,3 triliun tersebut ditemukan. Sementara kekurangan penerimaan negara sebesar Rp1,11 triliun dari nilai bansos PKH dan sembako/BPNT yang belum disetor ke kas negara, telah dikembalikan.

"Kami juga senang, karena menagih itu tidak mudah. Itu alasan untuk menagih ke bank. Dokumen ada namanya, alamatnya, kami cetak semua, setelah diserahkan datanya, BPK cek di lapangan dan benar, penerima manfaat itu ada," kata dia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti adanya program bantuan sosial atau bansos yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, BPK menyoroti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6,93 triliun.

BPK juga menemukan KPM yang bermasalah di tahun 2020, namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos di tahun 2021. Selain itu, ditemukan juga KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang dilaporkan meninggal, dan KPM bansos ganda.

Selain itu, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT, dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,11 triliun.