Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial RI melanjutkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kecuali Bantuan Sosial Tunai (BST).
“BST hingga 30 April dengan pertimbangan COVID-19 sudah lebih baik dan masyarakat bisa beraktivitas,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam siaran tertulis, Jumat (7/5/2021).
PKH dan BPNT diteruskan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), karena data ganda ditidurkan, maka usulan baru sebanyak 6,334 juta dari pemerintah daerah (Pemda) sudah masuk.
“Usulan baru bisa diisi usai data ganda ditidurkan sejak 2015, tapi belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya.
Kemensos akan menggandeng berbagai perguruan tinggi yang berada di daerah sebab masih banyak data penerima baru yang belum sesuai dengan NIK.
“Kami akan menggandeng kampus di daerah, seperti Politeknik di Banyuwangi, Universitas Cendrawasih (Uncen) di Papua, serta kampus di Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Risma.
Para mahasiwa akan ditugaskan ke lapangan untuk membantu proses pemadanan NIK dengan bobot 20 Satuan Kredit Semester (SKS), sekaligus analisis kemiskinan.
“Saya sudah komunikasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Kampus Merdeka dengan memberdayakan para mahasiswa,” ungkap Risma.
Selain data ganda, pemadanan dengan NIK juga perlu dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
“Perlu dikonfirmasi ke Dukcapil, seperti ada nama IT (dibaca iti) atau nama NA 70 (dibaca en-a 70) yang perlu waktu,” ungkap Risma.
Kemensos menggandeng OJK, Polri, KPK, BPK, BPKP dan Kejagung sebagai wujud transparansi, akutabilitas dan pengawasan dalam proses penyaluran bansos.