Buni Yani Ucapkan Sumpah Mubahalah, Tidak Edit Video Ahok

Di dalam videonya itu, Buni Yani meminta agar azab langsung dijatuhkan ke dia seandainya memang ia terbukti mengedit video Ahok yang diucapkan di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. 

"Lalu, dilaknat oleh Allah, dimasukan ke dalam neraka selama-lamanya dan juga akan menimpa keluarga saya," ujar Buni di video itu. 

Video itu sudah mulai tersebar melalui media sosial sejak Kamis kemarin. Buni juga menyebut kalau yang terbukti justru sebaliknya, maka ia mendoakan agar azab yang sama menimpa kepada orang yang telah menuduhnya mengedit video Ahok. 

"Termasuk buzzer, polisi, jaksa dan hakim. Mohon video ini disebarkan dan diaminkan, agar efeknya mengena langsung ke siapa pun," kata dia lagi. 

Lalu, kapan jaksa akan mengeksekusi Buni Yani ke penjara? Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, proses eksekusi itu segera dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 

"Nanti, jaksa akan datang dan mengeksekusi terdakwa. Sesuai amar putusan ya pidana penjara kepada terdakwa," kata Abdullah ketika dikonfirmasi media pada hari ini. 

Namun, proses eksekusi baru dapat dilakukan usai MA mengirimkan petikan putusan kasasi ke Buni selaku terdakwa dan ke kejaksaan. Ia tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan petikan putusan tersebut. 

Di dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan tingkat pertama pada April 2017 lalu, majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga ia divonis penjara 1,5 tahun. 

Lalu, apa alasan majelis hakim tidak menahan Buni?

"Menimbang bahwa selama persidangan, terdakwa tidak ditahan, tidak cukup alasan untuk ditahan, maka terdakwa tidak akan ditahan," ujar Ketua Majelis Hakim, M. Sapto di gedung arsip Bandung, Jawa Barat. 

Hukuman yang diputuskan oleh hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. 

Setelah semua opsi sudah dicoba dan ternyata gagal, maka hukuman penjara sudah mengintai di depan mata. Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi pun meminta agar Buni keluar dari tim pemenangan itu. 

"Posisinya di BPN kan sudah ada aturan. Kalau yang bersangkutan sudah (memiliki kekuatan hukum tetap) inkracht, tentu harus keluar. Dia akan memahami, akan mundur sendiri," ujar anggota BPN, Ahmad Riza Patria di kompleks DPR pada Rabu pekan lalu. 

Kendati sudah berkekuatan hukum tetap, namun Riza tetap berpendapat Buni Yani tidak bersalah. Sebab, dalam pandangannya, sudah banyak pendukung Prabowo-Sandi yang dikriminalisasi.