Bupati Malang Diduga Pakai Uang Korupsi untuk Bayar Utang Kampanye

11 Okt 2018, 20:05 WIB

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan Bupati Malang, Rendra Kresna sebagai tersangka kasus korupsi pada Kamis (11/10). Rendra dijerat dengan dua tindak pidana korupsi.

Pertama, dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima uang suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang. Kasus kedua, Rendra menjadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya.

Berdasarkan penelusuran dari penyidik lembaga antirasuah, dana korupsi yang diterima mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Timur itu diduga digunakan oleh Rendra untuk membayar utang kampanyenya di pilkada.

Rendra diketahui menjabat sebagai bupati sebanyak dua periode 2010-2015 dan 2016-2021.

1. Rendra diduga menerima uang suap dari kontraktor sebesar Rp 3,45 miliar

IDN Times/Angelia

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, Rendra diduga menerima uang suap hingga Rp3,45 miliar dari Ali Murtopo, seorang kontraktor.

"RK (Rendra) diketahui bersama sejumlah tim sukses, termasuk AM (Ali Murtopo/kontraktor) melakukan pertemuan untuk membahas dana kampanye untuk proses pencalonan Bupati Malang periode 2010-2015," kata Saut dalam jumpa pers di KPK, Kamis (11/10).

Setelah terpilih menjadi bupati, maka dilakukanlah proses pengumpulan fee proyek untuk membayar utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Lalu, berapa nominal dana korupsi yang digunakan oleh Rendra untuk dana kampanye? Saut menyebut hal itu belum bisa diungkap.

KPK menyebut modus yang digunakan oleh Rendra untuk mendapatkan dana untuk mengganti dana kampanye dengan mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2. Rendra terancam hukuman lebih dari 20 tahun penjara

Bupati Malang, Rendra Kresna. IDN Times/Habil Misbacul Amal

Di dalam kasus penggunaan dana alokasi khusus pendidikan, Rendra disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b UU nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. Selain itu, ada pula denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Di kasus kedua terkait penerimaan gratifikasi Rendra bersama dengan seorang swasta, Eryk Armanda Talla, disangkakan dengan Pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001. Merujuk ke pasal tersebut, maka ancaman hukuman yang dikenakan pun sama yakni penjara 4 hingga 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Data yang dimiliki oleh penyidik KPK mendapati fakta Rendra menerima gratifikasi senilai Rp 3,55 miliar. Pemberinya hingga saat ini belum ketahuan. Untuk mencari bukti lainnya, maka pada (4/10) lalu, penyidik menggeledah 22 lokasi, antara lain pendopo rumah Bupati, kantor Bapeda, dan kantor Korwil Jawa Timur Partai NasDem.

3. KPK telah menjerat 98 kepala daerah sejak tahun 2012

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Rendra menambah deret panjang kepala daerah yang bermasalah dengan korupsi. Tahun 2018 saja, ada 17 kepala daerah yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan.

Jika diurut sejak 2012, daftarnya kian panjang. Ada 98 kepala daerah yang pernah diproses oleh lembaga antirasuah itu.

Saut Situmorang menilai hal tersebut menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. "Praktik ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati alokasi anggaran, apalagi dalam kasus ini dana alokasi anggaran digunakan di sektor pendidikan," ujar staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Oleh sebab itu, KPK mendorong agar ada perbaikan serius di sektor politik, seperti menekan biaya politik dan peningkatan akuntabilitas pendanaan kegiatan politik.