Bupati Siak Minta Rencana Bayar Gaji ASN Lewat Kopdes Dipertimbangkan Ulang
Bupati Siak Afni Zulkifli meminta pemerintah mempertimbangkan ulang pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pengelolaan zakat ASN dan berdampak pada transaksi bank BUMD.
Belum meratanya Kopdes serta potensi tekanan fiskal menjadi alasan lain yang disampaikan Afni.
Jakarta, IDN Times - Bupati Siak, Afni Zulkifli, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali program pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, kebijakan ini dapat berdampak sangat fatal bagi pemerintahan daerah.
Afni menyebut, pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih mempersulit mekanisme kegiatan sosial, yakni kewajiban berzakat sebesar 2,5 persen dari gaji yang diterima. Pemda menerapkan pemotongan otomatis (payroll) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Khusus di Siak, zakat dari ASN yang dikumpulkan Baznas angkanya bisa mencapai Rp13 miliar.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi merusak tatanan yang sudah berjalan baik di daerah, terutama menyangkut pelayanan zakat dan penyalurannya sesuai kaidah Islam.
"Dari sinilah salah satu sumber untuk mendukung kegiatan sosial di daerah terkait mustahik zakat sesuai ketentuan 8 asnaf. Jika lewat kopdes, maka dipastikan sulit bagi pemda untuk mengajak ASN berzakat dengan kesadarannya sendiri. Dalam setahun, zakat dari ASN yang bisa dikumpulkan Baznas Siak mencapai Rp12,5 sampai Rp13 miliar. Inilah modal kami untuk membagikan kepada mustahik zakat sampai ke pelosok dusun dan kampung. Kalau lewat Kopdes, maka siapa yang mau mengurus delapan asnaf ini? Apa mungkin manajer Kopdes paham soal aturan fiqih pembagian zakat?," kata dia dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
1. Bank BUMD terdampak
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bertemu dengan Bupati Siak, Afni Zulkifli, untuk membahas Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (17/7/2026). (Dok.Pemkab Siak) Afni juga menuturkan, bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kemungkinan besar juga akan terdampak dari adanya program ini. Bank yang dikelola pemerintah daerah akan kehilangan transaksi yang biasanya mengelola gaji ASN.
"Bank BUMD akan langsung terdampak, karena kehilangan transaksi dari gaji ASN. Padahal selama ini dari Bank BUMD-lah kami Pemda mendapatkan sedikit deviden sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah," tuturnya.
2. Kopdes Merah Putih belum merata
Afni Zulkifli Bupati Siak 2025-2030 (dok.Pemkab Siak) Selain itu, titik Kopdes Merah Putih yang belum merata menjadi hambatan bagi ASN untuk menerima gaji. Afni menyebut, di sejumlah daerah masih banyak bangunan fisik Kopdes Merah Putih yang belum berdiri. Masalah lainnya juga akan muncul karena lokasi Kopdes Merah Putih yang kebanyakan ada di wilayah desa. Padahal tidak semua ASN bekerja maupun tinggal di desa.
"Sampai saat ini, Kopdes yang aktif masih belum merata, bahkan di banyak daerah bangunan fisik Kopdes saja belum berdiri. Objek Kopdes berbasis wilayah desa, sementara ASN berbasis tempat kerja yang belum tentu ada di desa atau kampung," kata Afni.
3. Berpotensi semakin membawa tekanan fiskal di daerah
Bupati Siak Afni Zulkifli saat menyampaikan rilis akhir tahun (IDN Times/ IG pemdasiak) Afni mengusulkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini karena berpotensi semakin membawa tekanan fiskal di daerah. Dia menilai, apabila pembayaran gaji ASN dilakukan melalui Kopdes Merah Putih, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak buruk lainnya bagi pemerintah daerah.
"Masih banyak dampak lainnya yang akan terjadi. Mohon kiranya dipertimbangkan betul gaji ASN lewat Kopdes ini. Karena dampaknya akan sangat banyak memukul daerah, apalagi di tengah tekanan fiskal yang masih berlanjut," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyebut rencana penyaluran gaji ASN melalui KDKMP mulai direalisasikan tahun ini. Ia memastikan, rencana ini sudah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ferry menjelaskan, Kemenkeu sudah menyetujui usulan ini, bahkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sudah disiapkan.
"Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan," kata Ferry kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026).
