Bupati Siak Temui Wapres, Sampaikan Perjuangan Hak DBH Daerah Kaya SDA

Afni menyampaikan kepada Gibran mengenai hak daerah penghasil sumber daya alam tidak seharusnya diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat opsional atau diberikan dengan syarat tertentu. Dia juga berharap, pemerintah pusat tidak memangkas secara sepihak dan seharusnya memperhatikan kebutuhan daerah.

Padahal, kata Afni, DBH berasal dari daerah yang sumber daya alamnya sudah dieksploitasi.

"Jangan jadikan DBH sebagai sesuatu yang opsional. Itu adalah hak daerah penghasil. Namanya saja Dana Bagi Hasil. Dana yang dibagikan dari hasil yang diekploitasi Negara. Persentasenya saja sudah sangat kecil bagi daerah penghasil, sehingga kami berharap hak tersebut tetap diberikan secara adil," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Afni juga menolak apabila kemampuan fiskal pemerintah kabupaten disamakan dengan pemerintah kota. Sebab, potensi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota berbeda.

"Misalnya potensi pajak opsen seperti bea balik nama kendaraan tentu lebih besar di perkotaan, bukan di perkampungan yang berada di Kabupaten. Sementara kabupaten harus mengurus kampung hingga dusun dengan karakteristik yang berbeda, lokasi yang jauh bahkan dalam kawasan dengan tantangan infrastruktur yang tidak mudah. Karena itu, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tidak bisa disamakan dalam persoalan PAD," kata dia

Afni mengatakan, sejak menjabat Juni 2025, sudah menghemat anggaran lebih dari Rp600 miliar. Dia juga sudah berusaha meningkatkan PAD dan memperbaiki tata kelola BUMD.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Siak terhambat sejak adanya pemangkasan DBH lebih dari Rp500 miliar. Selain itu, ada dana kurang salur dari tahun 2023-2024 hampir Rp500 miliar yang belum dibayarkan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga memiliki beban utang dengan pihak ketiga lehih dari Rp300 miliar. Oleh karena itu, Afni bertekad terus memperjuangkan DBH untuk tidak dipangkas.

Afni juga menyampaikan kepada Gibran, Pemerintah Kabupaten Siak mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo. Namun, dia berharap, anggaran daerah tidak berkurang.

"Kami mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Namun kami juga berharap hak daerah penghasil tidak dikurangi. Kalau pun ada perubahan kebijakan, pastikan hak DBH itu dikembalikan kepada daerah dalam bentuk program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan program yang disamaratakan tanpa melihat kebutuhan daerah," ujar Afni.