Afni menegaskan, pernyataan itu disampaikan dalam konteks penyesuaian postur belanja daerah dan persoalan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya diterima Kabupaten Siak.
Kala Bupati Siak Kritik Program Harus Seragam hingga Cekaknya Keuangan Daerah
Intinya Sih
Timeline
Gini Kak
Sisi Positif
- Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pentingnya menjaga otonomi daerah sebagai warisan reformasi 1998 dan menolak kebijakan seragam yang menghapus keberagaman antarwilayah.
- Afni meminta pemerintah pusat memberi kewenangan kabupaten dalam mengelola sumber daya alam, terutama sektor migas, agar daerah penghasil mendapat keadilan atas dampak lingkungan dan ekonomi.
- Ia juga menyoroti dana Pemkab Siak sekitar Rp1 triliun yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis, menandakan sempitnya ruang fiskal daerah di tengah kebijakan nasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Bupati Siak, Afni Zulkifli, kembali jadi sorotan ketika menghadiri HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Deli Serdang, Sumatra Utara pada Kamis, 2 Juli 2026. Di hadapan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, Afni meminta agar pemerintah tetap menjaga kebijakan otonomi daerah.
Sebab, itu merupakan warisan perjuangan reformasi 1998. Pandangan itu dilontarkan oleh Afni lantaran kebijakan yang diakomodir oleh pemerintah pusat ke daerah harus seragam. Tak ada lagi keberagaman antar daerah.
"Dulunya otonomi lahir dari adanya reformasi. Otonomi daerah adalah anak kandung reformasi tahun 1997 hingga 1998," ungkap Afni seperti dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (5/7/2026).
Ia tengah menyampaikan pandangannya di sesi mengenai penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah. Menurut pandangannya, kewenangan daerah lewat otonomi pelan-pelan dipangkas. Ia juga menyuarakan kini ruang fiskal atau keuangan pemerintah daerah semakin cekak di bawah era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Hal itu lantaran transfer ke daerah dipangkas untuk membiayai program prioritas nasional pemerintah.
"Kalau kita bicara masalah rakyat betapa sempitnya ruang fiskal bagi daerah saat ini, apalagi daerah penghasil," tutur dia.
1. Bupati Siak minta kebijakan yang diberlakukan di tiap daerah tak harus seragam
Pandangan lain yang disampaikan oleh politikus perempuan dari Partai NasDem itu yakni desakan agar pemberlakuan program di daerah tak harus seragam mengikuti instruksi pemerintah pusat. "Di Undang-Undang Otonomi Daerah, sudah jelas pada Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945, mengakomodir keberagaman. Tetapi, sekarang yang terjadi kebijakannya adalah keseragaman. Ini harus direvisi," kata Afni
Ia menggarisbawahi, kebutuhan daerah berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan itu bahkan sudah tercermin di wilayah paling kecil yakni kampung. "Jadi, saya rasa kita harus menyuarakan ini karena ruang fiskal kita mengecil dan otonomi daerah betul-betul sedang di ujung tanduk," tutur dia.
2. Bupati Siak minta agar pemkab bisa ikut kelola sumber daya alam
Hal lain yang disuarakan oleh Afni yakni agar pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Selama ini, kewenangan pengelolaan SDA langsung dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, dampak kerusakan lingkungan dilimpahkan ke pemkab.
"Yang paling tidak adil soal sektor migas. Kewenangan pengelolaan sektor migas mutlak ditarik ke pusat. Sementara, abrasinya daerah yang tanggung, jalan rusak daerah yang tanggung. Kami nyaris tidak dapat keadilan," katanya.
Ia pun berharap ketika UU Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 direvisi, kewenangan pengelolaan sumber daya alam turut diberikan ke pemerintah daerah. "Harusnya yang dipotong oleh pemerintah pusat belanja yang tidak produktif," tutur dia.
Siak sendiri diketahui merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi utama di Tanah Air.
3. Bupati Afni sempat singgung anggaran pemda justru dialihkan untuk program MBG
Sebelumnya, Afni pernah menjadi sorotan publik di media sosial lantaran berani mengungkap dana pemkabnya senilai Rp1 triliun dialihkan untuk keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, ada Rp500 miliar dana Siak yang ditahan pemerintah pusat dan selebihnya Rp500 miliar dipotong, dialihkan untuk MBG.
Afni menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan saat acara pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam forum itu, pejabat eselon IV juga diminta hadir.
Menurut dia, isi lengkap pemaparannya berlangsung hampir satu jam dan membahas tantangan penyesuaian anggaran daerah di tengah pelaksanaan program strategis nasional, termasuk MBG.
“Itu harusnya yang ngerekam satu jam. Itu satu jam tuh sebetulnya (pernyataan saya). Yang saya presentasi full bahwa kita harus beradaptasi dengan postur belanja. Jadi, kita harus beradaptasi dengan adanya program strategis nasional MBG," ungkap Afni dalam wawancara Ngobrol Seru by IDN Times, Jumat, 8 Mei 2026.
