DBH Dipangkas Rp15 T, Subsidi Transjakarta Hanya Sampai 9 Bulan
- DBH dipotong Rp15 triliun di Pemprov DKI Jakarta
- Anggaran untuk TransJakarta, termasuk MRT dan LRT, belum bisa full diakomodir dalam APBD 2026
- Subsidi hanya bertahan sembilan bulan dan andalkan anggaran perubahan untuk operasional hingga akhir tahun
Jakarta, IDN Times - Anggaran Public Service Obligation (PSO) TransJakarta yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2026, baru mencakup operasional selama sembilan bulan, yakni Januari hingga September 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyampaikan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta berdampak pada strategi pengalokasian anggaran di APBD murni.
“Karena terjadi faktor pengurangan DBH tersebut, maka ada strategi dalam pengalokasian yang tentunya nanti akan dipenuhi pada saat perubahan APBD 2026,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (21/1/2026).
1. Dana Bagi Hasil (DBH) sampai Rp15 triliun
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat adanya efisiensi anggaran, menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.
“Kemarin kami mengalami efisiensi karena ada pemotongan DBH kurang lebih Rp15 triliun. Sehingga anggaran untuk TransJakarta, termasuk MRT dan LRT, belum bisa full diakomodir dalam APBD 2026,” ujar Syafrin.
2. Anggaran subsidi hanya untuk sembilan bulan
Syafrin menyebutkan, penghitungan anggaran PSO TransJakarta saat ini baru mampu meng-cover kebutuhan operasional selama sembilan bulan.
“Untuk TransJakarta sendiri, kami perhitungkan baru bisa meng-cover sekitar sembilan bulan,” jelasnya.
3. Andalkan anggaran perubahan
Meski demikian, Syafrin memastikan, operasional TransJakarta tetap berjalan hingga akhir tahun. Kebutuhan anggaran untuk triwulan keempat 2026 direncanakan akan dipenuhi melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
“Oleh sebab itu, untuk triwulan keempat nanti kami harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan,” kata dia.
