Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat pengendalian banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui penanganan infrastruktur sumber daya air dari hulu hingga hilir. Upaya ini dilakukan di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, dengan penanganan terhadap 33 sungai, 29 muara, pembangunan 11 sabo dam, serta pengerjaan 94 unit pompa air baku.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Ir. Apri Artoto, mengatakan penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus memperkuat sistem pengendalian aliran air di tiga provinsi terdampak.
“Jadi arah kebijakan jelas yaitu memperkuat pengendalian dari hulu sampai dengan hilir, guna meminimalkan potensi terjadinya kembali bencana banjir di tiga provinsi ini,” ujar Apri saat konferensi pers bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan data progres per 25 Oktober 2026, Kementerian PU menangani 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saat ini, progres rata-rata penanganannya mencapai 19,19 persen. Seluruh sungai tersebut direncanakan masuk dalam program penanganan.
Selain sungai, pemerintah juga memprioritaskan penanganan muara. Dari 29 muara yang direncanakan untuk ditangani, empat di antaranya telah selesai, enam sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94 persen, sedangkan 19 lainnya masih dalam proses lelang.
Apri menjelaskan, muara menjadi salah satu fokus utama karena merupakan titik kendali aliran yang menentukan stabilitas aliran air dari hulu hingga hilir. Karena itu, penanganan sungai dan muara menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian air di wilayah terdampak bencana.