Belanja Masalah, Pramono Akan Rapat Bergilir di 44 Kecamatan Jakarta
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memimpin rapat bergilir di 44 kecamatan mulai November 2026, bersama Sekda serta melibatkan wali kota dan bupati.
- Rapat tingkat kecamatan ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan, persoalan warga, dan kebutuhan keputusan Pemprov DKI secara langsung, agar gubernur memperoleh gambaran lapangan yang lebih utuh.
- Tanah Merah, Jakarta Utara, menjadi perhatian penataan wilayah; pemerintah mulai membuka akses administrasi dan menyalurkan fasilitas seperti KJP, KJS, serta bantuan lain bagi warga.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menggelar rapat secara bergilir di 44 kecamatan, mulai November 2026. Rapat tersebut akan dipimpin langsung Pramono bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Pramono mengatakan, rapat di tingkat kecamatan itu bertujuan menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah di wilayah. Dalam rapat tersebut, wali kota dan bupati juga akan dilibatkan untuk membahas hambatan, masalah, hingga hal-hal yang membutuhkan keputusan pemerintah provinsi.
"Ada 44 kecamatan, mereka yang menjadi tuan rumah rapatnya di kecamatan yang dipimpin secara langsung oleh gubernur dan Pak Sekda. Dan yang menjadi permasalahan adalah permasalahan yang ada di kecamatan," ujar Pramono, dikutip Senin (2/11/2026).
1. Pramono lihat gambaran untuk masalah Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Pramono berharap, melalui rapat langsung di kecamatan, ia bisa mendapatkan gambaran persoalan di lapangan secara lebih utuh, bukan hanya laporan yang berisi hal-hal positif.
"Karena saya meyakini dengan cara ini, agar saya sebagai gubernur tidak hanya mendapatkan laporan yang baik-baik saja," katanya.
2. Kawasan Tanah Merah jadi sorotan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka Job Fair di Smesco, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Pramono mencontohkan, salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah Tanah Merah, Jakarta Utara. Dua hari sebelum menyampaikan pernyataan tersebut, ia mengunjungi kawasan yang berbatasan dengan area Pertamina itu.
Pramono mengatakan, kawasan tersebut ingin dijadikan contoh penataan wilayah yang dilakukan secara serius. Ia bahkan mengubah penyebutan Tanah Merah menjadi Tanah Harapan.
3. Keterbatasan akses administrasi
Ilustrasi identitas kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (IDN Times/Paulus Risang) Menurut Pramono, sebelumnya warga di kawasan tersebut menghadapi keterbatasan akses administrasi kependudukan dan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta.
"Karena di tempat itu dulu-dulu orang tidak punya KTP. Di tempat itu tidak pernah mendapatkan fasilitas dari Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.
Setelah dilakukan penataan, Pramono mengatakan, pemerintah mulai memberikan berbagai fasilitas kepada warga, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta bantuan lainnya.
