CEK FAKTA: Komisioner KPU Dapat Fasilitas Mewah Sewa Pesawat Jet

09 Jul 2024, 18:21 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)

Intinya sih...

Mantan Ketua MK Mahfud MD mengkritik gaya hidup mewah komisioner KPU setelah Hasyim Asy'ari dipecat karena tindak asusila. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, menjelaskan penyewaan jet pribadi diperlukan untuk memastikan logistik pemilu dapat disalurkan dengan baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti gaya hidup mewah jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kritikan tersebut dilayangkan setelah Hasyim Asy'ari dipecat sebagai Ketua KPU, karena terbukti melakukan tindak asusila.

Melalui kicauan di akun media sosial X (sebelumnya Twitter), Mahfud mengaku mendapatkan informasi dari siniar Speak Up yang dikelola mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Salah satu yang jadi sorotan ialah urgensi Komisioner KPU menyewa pesawat jet pribadi.

"Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," kata Mahfud dalam cuitannya, Minggu (7/7/2024).

Lantas benarkah jajaran komisioner KPU dapat fasilitas untuk menyewa jet pribadi?

1. KPU benarkan penggunaan jet pribadi

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, menjelaskan penyewaan pesawat jet pribadi diperlukan jajaran komisioner KPU untuk memastikan logistik pemilu dapat disalurkan dengan baik.

Pria yang akrab dipanggil Afif itu memaparkan, pesawat jet pribadi dipakai untuk mendatangi lokasi yang sulit dijangkau. Di sisi lain, komisioner KPU harus memperhatikan efektivitas waktu di tengah tahapan pemilu yang mepet.

"Kalau itu untuk kebutuhan logistik. Kan udah kita bicarakan lama sebenarnya. Karena persiapan penyediaan logistik pemilu kemarin kan, selama 2019 dan itu juga dilakukan untuk mendatangi tempat-tempat yang susuah dijangkau, karena waktu sangat mepet," ungkap dia.

"Pertaruhannya kan kalau kemudian tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga menghawatirkan logistik tidak sampai dan seterusnya," lanjut Afif.

2. KPU terima segala kritik dan masukan

Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Kendati, Afif menegaskan, pihaknya menerima berbagai kritikan dan masukan yang dilayangkan dari berbagai pihak, termasuk dari Mahfud. Menurutnya setiap penyelenggaraan pemilu tentu memiliki kekurangan.

"Terlepas dari apapun kami menerima kritikan dan masukan bahwa yang kita lakukan itu ikhtiar untuk Pemilu 2024 kemarin terwujud. Dan itu sudah kita laksanakan. Terlepas dari kurang dan lebihnya," katanya.

3. Hasyim sempat jelaskan keperluan jet pribadi

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelum dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terjerat kasus tindak asusila, Hasyim Asy'ari yang kala itu masih menjabat sebagai ketua KPU sempat mengklarifikasi penggunaan jet pribadi.

Hasyim menjelaskan hal tersebut untuk membantah tudingan dari salah satu anggota Komisi II DPR, yang menyebut jajaran komisioner KPU bergaya hidup mewah hingga foya-foya. Salah satunya soal penyewaan jet pribadi.

Hasyim menjelaskan penyewaan jet pribadi merupakan bagian dari tugas. Pesawat jet dipakai untuk memantau distribusi logistik pada Pemilu 2024.

Ia menjelaskan, pihaknya perlu menyewa pesawat karena waktu pengadaan logistik yang singkat. KPU cuma punya waktu 75 hari untuk memastikan logistik sampai, dan siap digunakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.