Jakarta, IDN Times - Kepastian identitas merupakan fondasi penting dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk transaksi bisnis dan pembuatan akta autentik. Penggunaan sidik jari dapat memperkuat proses identifikasi pihak yang terlibat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam dokumen hukum.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan, verifikasi identitas yang akurat diperlukan untuk memastikan pihak yang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum benar-benar orang yang bersangkutan. Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
“Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud," kata Widodo dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
"Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum,” kata dia.