Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Celah Biometrik Mengintai, Sidik Jari Jadi Benteng Dokumen Hukum

3 min read
Celah Biometrik Mengintai, Sidik Jari Jadi Benteng Dokumen Hukum
Ditjen AHU Kemenkum menyatakan komitmen untuk memudahkan legalitas usaha. (Dok. Kemenkum).
  • Verifikasi identitas yang akurat diperlukan untuk memastikan pihak dalam transaksi atau dokumen hukum benar-benar orang yang bersangkutan.

  • Ditjen AHU menyediakan layanan daktiloskopi, termasuk pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris.

  • Digitalisasi arsip sidik jari perlu disertai pengamanan data biometrik sesuai ketentuan pelindungan data pribadi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kepastian identitas merupakan fondasi penting dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk transaksi bisnis dan pembuatan akta autentik. Penggunaan sidik jari dapat memperkuat proses identifikasi pihak yang terlibat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam dokumen hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan, verifikasi identitas yang akurat diperlukan untuk memastikan pihak yang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum benar-benar orang yang bersangkutan. Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

“Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud," kata Widodo dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

"Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum,” kata dia.

  1. 1. Verifikasi identitas masih punya celah

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Dirjen AHU), Widodo.
    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Dirjen AHU), Widodo. (Dok. Istimewa)

    Menurut dia, urgensi perlindungan identitas juga terlihat dalam penyalahgunaan teknologi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 mengungkap praktik sejumlah penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor telepon menggunakan data wajah mereka sendiri, bukan biometrik pelanggan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa sistem verifikasi identitas tetap memiliki celah apabila tidak diterapkan secara benar.

    Dalam aktivitas ekonomi, ketidakakuratan identitas pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau akta dapat memicu sengketa, menghambat penyelesaian transaksi, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    "Karena itu, penguatan mekanisme identifikasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap transaksi hukum," kata dia.

  2. 2. Layanan daktiloskopi perlu didukung sistem digital

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. (Dok. Dirjen AHU)
    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. (Dok. Dirjen AHU)

    Ditjen AHU menyelenggarakan layanan daktiloskopi, antara lain pengambilan, identifikasi, perumusan, dan dokumentasi sidik jari. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris.

    Widodo mengatakan, layanan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat identifikasi pihak yang hadir dan menandatangani dokumen.

    "Pengembangan layanan daktiloskopi perlu didukung sistem digital dan integrasi data antarlembaga," kata dia.

    Dengan demikian, proses verifikasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat tanpa mengharuskan masyarakat berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem pemerintah.

  3. 3. Ada 20 juta arsip sidik jari tersimpan konvensional

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)
    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

    Pada 2024, Ditjen AHU mengungkapkan sekitar 20 juta arsip sidik jari masih tersimpan secara konvensional dan direncanakan untuk didigitalisasi melalui sistem Automatic Fingerprint Identification System (AFIS).

    Namun, digitalisasi juga menuntut pengamanan ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi spesifik. Karena itu, pengelolaannya harus memperhatikan dasar pemrosesan, pembatasan akses, dan keamanan data.

    Bagi dunia usaha, kepastian identitas bukan hanya persoalan administratif, melainkan prasyarat kepercayaan dalam transaksi.

    "Penguatan layanan daktiloskopi (sidik jari) diharapkan turut mendukung iklim usaha yang sehat melalui perlindungan para pihak dan kepastian dokumen hukum," kata dia.

Related Articles

See More