Daftar 381 Titik Penyekatan Larangan Mudik, Terbanyak di Jawa Barat

07 Mei 2021, 08:46 WIB

Pemerintah larang mudik, petugas berjaga di salah satu wilayah Banten untuk mengawasi pemudik. ANTARA FOTO/Fauzan

Jakarta, IDNTimes - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah komprehensif terkait kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 2021.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto mengatakan Polri telah menambah jumlah titik penyekatan yang tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera.

“Penyekatan di titik yang sudah ditentukan di mana semula ada 333 titik penyekatan ditingkatkan lagi menjadi 381 titik penyekatan mulai dari Sumatra Selatan sampai ke Bali,” ujarnya dikutip halaman seskab.go id, Jumat (7/5/2021).

1. Polri akan ambil langkah tegas jika nekat mudik

Foto hanya ilustrasi. IDN Times/Khaerul Anwar

Arief memastikan, Polri akan melakukan penegakan hukum kepada mereka yang masih nekat mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei.

“Untuk mendukung ini, kita Kepolisian sudah mengambil langkah-langkah yang sangat komprehensif, mulai dari langkah yang bersifat preemtif, preventif, sampai penegakan hukum yang tegas, tetapi tetap humanis,” ujarnya.

2. Tak perlu mudik, silaturahmi bisa dilakukan secara virtual

Jajaran Korlantas Polri bersama dengan Jasa Raharja hari ini meninjau dua pos penyekatan larangan mudik di Tol Cikampek (Dok. Istimewa)

Arief mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengubah sudut pandang masyarakat terkait larangan mudik ini. Sebab mudik telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia sejak dulu.

Namun dengan situasi saat ini, mudik lebaran untuk bersilaturahmi secara langsung tidak mungkin dilakukan. Silaturahmi bisa dilakukan secara virtual.

“Alasan-alasan inilah yang kita berikan kepada masyarakat, sehingga mereka akan paham. Ini semata-mata dilarang tidak boleh pulang saja. Tapi ada kepentingan yang lebih besar,” ujar Arief.

3. Polri sosialisasikan protokol kesehatan

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Sedangkan untuk langkah preventif, imbuhnya, Polri bersama instansi terkait menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Di era kebiasaan baru ini, masyarakat tidak bisa seperti di hari-hari biasa. Penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.

“Terakhir adalah melakukan penegakan hukum, namun tetap humanis,” imbuh Arief.

Menurutnya, ada tiga tahap yang dilakukan Polri terkait larangan mudik di antaranya, pramudik melalui operasi kewilayahan, ketiadaan mudik (penyekatan di titik-titik yang sudah ditentukan) dan pascamudik (meningkatkan kegiatan antisipasi arus balik).