Dari Harga Tiket hingga Sanksi Promotor, Ini Tuntutan Lengkap KPopers

Menurut My Day Berserikat, persoalan paling mendasar dalam industri konser di Indonesia adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan konser secara komprehensif. Selama ini, aturan yang ada dinilai belum mampu menjawab kompleksitas konser modern, terutama yang melibatkan artis internasional dengan skala besar.

“Segera susun regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan di industri konser musik. Mencakup standar ticketing, kewajiban refund, dan mekanisme ganti rugi bagi konsumen,” ujar My Day Berserikat kepada IDN Times.

Mereka menilai, tanpa regulasi yang jelas, tidak ada standar yang mengikat promotor dalam menjalankan kewajibannya. Akibatnya, ketika terjadi perubahan seperti perpindahan venue, penundaan, atau bahkan pembatalan konser, konsumen sering kali berada di posisi yang dirugikan.

Selain itu, mereka juga menyoroti masih maraknya klausula baku dalam syarat dan ketentuan pembelian tiket yang sebenarnya dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, tanpa pengawasan aktif, praktik tersebut tetap terjadi dan seolah dibiarkan.

Bagi mereka, kehadiran regulasi khusus bukan hanya soal aturan administratif, tetapi menjadi fondasi penting agar industri konser bisa tumbuh secara sehat dan profesional.

Selain regulasi, aspek penegakan hukum terhadap promotor juga menjadi sorotan serius. My Day Berserikat menilai, selama ini tidak ada efek jera bagi promotor yang melanggar kewajiban terhadap konsumen.

Dalam beberapa kasus, promotor yang belum menyelesaikan kewajiban refund, bahkan masih bisa kembali menyelenggarakan konser lain tanpa konsekuensi yang jelas.

“Tindak tegas promotor bermasalah dengan sanksi yang kuat dan mengikat, termasuk membekukan atau mencabut izin operasional selama kewajiban kepada konsumen belum diselesaikan,” tegas mereka.

My Day Berserikat juga mengungkap adanya temuan promotor dengan identitas yang tidak transparan, seperti alamat kantor yang tidak jelas hingga kontak yang sulit dihubungi. Kondisi ini dinilai menjadi celah besar yang merugikan konsumen karena menyulitkan proses penagihan hak.

Karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk memperketat sistem perizinan dan pengawasan terhadap promotor, termasuk memastikan transparansi identitas dan rekam jejak penyelenggara sebelum diberikan izin.

Tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, mereka khawatir pelanggaran akan terus berulang dan semakin banyak konsumen yang dirugikan.

Isu lain yang tak kalah penting adalah harga tiket konser yang dinilai semakin tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. My Day Berserikat menyoroti adanya ketimpangan antara harga tiket dan daya beli, yang membuat konser hanya bisa dinikmati segelintir orang.

Mereka membandingkan kondisi ini dengan Korea Selatan, di mana harga tiket konser berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta, dengan upah minimum sekitar Rp23 juta per bulan. Artinya, harga tiket hanya sekitar 6–13 persen dari pendapatan bulanan. Sebaliknya di Indonesia, perbandingan tersebut dinilai jauh lebih timpang.

“Tetapkan acuan harga tiket yang proporsional terhadap upah minimum masyarakat, sehingga akses terhadap hiburan tidak menjadi privilege segelintir orang,” ujar mereka.

Menurut My Day Berserikat, harga tiket yang lebih terjangkau justru dapat memperluas pasar penonton dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar. Mulai dari sektor transportasi, akomodasi, hingga konsumsi lokal, semuanya berpotensi mendapatkan manfaat dari ekosistem konser yang inklusif.

Dengan demikian, kebijakan harga tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.