Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, terdapat 29.991 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia per tanggal 8 Juni 2026. Sebaran ini menunjukkan jumlah SPPG yang bervariasi di tiap provinsi di Indonesia.
Beberapa provinsi memiliki ribuan SPPG, sementara di daerah lainnya hanya tercatat memiliki SPPG di bawah 100 unit. Berikut data sebaran SPPG di berbagai provinsi di Indonesia, dikutip dari laman bgn.go.id.
Jumlah SPPG di tiap provinsi di Indonesia:
Aceh - 737
Sumatra Utara - 1.592
Sumatra Barat - 446
Riau -775
Kepulauan Riau - 263
Jambi - 234
Sumatra Selatan - 850
Kepulauan Bangka Belitung - 106
Bengkulu - 175
Lampung - 1.209
Banten - 1.403
DKI Jakarta - 667
Jawa Barat - 6.721
Jawa Tengah - 4.590
DI Yogyakarta - 461
Jawa Timur - 4.340
Bali - 277
Nusa Tenggara Barat (NTB) - 871
Nusa Tenggara Timur (NTT) - 339
Kalimantan Barat - 566
Kalimantan Tengah - 136
Kalimantan Selatan - 312
Kalimantan Timur - 326
Kalimantan Utara - 67
Sulawesi Utara - 203
Gorontalo - 117
Sulawesi Tengah - 239
Sulawesi Barat - 225
Sulawesi Selatan - 892
Sulawesi Tenggara - 328
Maluku - 124
Maluku Utara - 125
Papua - 92
Papua Barat - 65
Papua Selatan - 20
Papua Tengah - 36
Papua Pegunungan - 14
Papua Barat Daya - 48
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi BGN, Jawa Barat memiliki 6.721 SPPG. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat di posisi pertama secara nasional. Di bawahnya terdapat Jawa Tengah dengan 4.590 SPPG, dan Jawa Timur memiliki 4.340 SPPG. Ketiga provinsi di Pulau Jawa itu menjadi daerah dengan sebaran SPPG terbesar di Indonesia.
Sementara, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling sedikit di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, provinsi ini memiliki 14 SPPG, atau yang terendah dibandingkan 37 provinsi lainnya.
Meski jumlah SPPG banyak, namun banyak juga yang sudah ditutup. Sebelumnya, pemerintah telah menutup sementara 2.162 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari angka tersebut, sebanyak 1.789 SPPG dibekukan sementara (suspended), dengan 368 mendapat Surat Peringatan 1 (SP 1), lalu lima lainnya menerima SP 2.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan penghentian sementara itu dilakukan karena ribuan SPPG tersebut tidak tertib.
"MBG ini kan program yang sangat besar, ya, mendasar, luar biasa. Sebanyak 60 juta anak-anak kita dikasih makan, tentu tidak mudah. Dengan segala dinamikanya, kami, pemerintah, terus melakukan penyempurnaan," tutur Zulhas di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Zulhas mengatakan, pihaknya mendorong 1.789 SPPG yang dibekukan sementara untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, maka izinnya dicabut secara permanen.
"Sebanyak 1.789 di-suspend agar bisa diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, ya kami tutup," tutur Zulhas.
Beberapa alasan penghentian sementara SPPG itu yakni makanan yang disediakan tak memenuhi standar, SPPG tidak memenuhi syarat Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), juga karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, meminta pemerintah tidak mengizinkan SPPG tanpa SLHS menyediakan MBG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan guna mencegah terulangnya kasus keracunan.
"Jangan izinkan SPPG yang tidak punya SLHS untuk menyediakan MBG. Standar operasional keamanan pangan harus dilaksanakan supaya mencegah kasus keracunan tak terulang lagi," kata Ubaid dilansir dari NEW Indonesia.