Data SIRUP Sepatu Sekolah Rakyat Hilang, Kemensos: Sedang Dievaluasi

12 Mei 2026, 13:35 WIB

Lia Hutasoit

Data SIRUP Sepatu Sekolah Rakyat Hilang, Kemensos: Sedang Dievaluasi

Sekolah Rakyat Menegah Pertama (SRMP) Intem Soweno. (IDN Times/Linna Susanti)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Kemensos menjelaskan hilangnya data pengadaan sepatu sekolah di SIRUP karena sedang dievaluasi untuk efisiensi dan pembaruan sebelum kembali dipublikasikan ke publik.
Anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat senilai Rp27,54 miliar dengan harga satuan Rp700 ribu per pasang masih berupa pagu dan belum masuk tahap lelang resmi.
Wamen Sosial Agus Jabo memimpin tim khusus untuk meninjau ulang rencana pengadaan, memastikan transparansi proses e-purchasing, serta akan mengumumkan hasil evaluasi setelah selesai.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Data tentang sepatu sekolah hilang dari internet karena sedang dicek lagi oleh orang Kemensos. Pak Agus bilang datanya disembunyikan dulu supaya bisa diperbaiki dan dihitung ulang uangnya. Katanya harga sepatunya dulu mahal banget, jadi mau dilihat lagi biar pas. Sekarang tim khusus masih kerja, nanti kalau sudah selesai akan ditunjukkan lagi ke semua orang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Langkah Kementerian Sosial yang menunda sementara data pengadaan sepatu sekolah rakyat menunjukkan upaya serius memastikan transparansi dan efisiensi anggaran. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, membentuk tim khusus, serta menegaskan proses lelang terbuka secara elektronik, kementerian tampak berkomitmen menjaga akuntabilitas publik sebelum mempublikasikan kembali data yang sudah dinyatakan jelas dan terverifikasi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengklarifikasi hilangnya paket pengadaan “Sepatu Sekolah - Perlengkapan Siswa” di laman SIRUP LKPP yang tidak lagi muncul. Hasil pencarian tercatat tidak ditemukan pada Selasa siang berdasarkan hasil penelusuran IDN Times. Agus mengatakan dokumen itu tak ada karena sedang dievaluasi.

"Karena mau kita evaluasikan," kata dia menjawab pertanyaan IDN Times saat dihubungi Selasa (12/5/2026).

Dia membenarkan bahwa sementara data dihilangkan untuk adanya pembaruan.

"Iya, karena kemarin kan ada perintah efisiensi untuk belanja modal, belanja itu gitu. Makanya saya minta itu dirasionalisasi dululah supaya kemudian begitu kita tampilkan di publik, itu sudah clear semua," kata dia.

1. Sebelumnya harga satuan sepatu dibanderol Rp700 ribu

Menteri sosial Syaifullah Yusuf berikan klarifikasi tentang sepatu Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos Selasa (5/5/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sebelumnya, data pengadaan di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menunjukkan Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran Rp27,54 miliar untuk paket “Sepatu Sekolah - Perlengkapan Siswa” tahun anggaran 2026.

Paket dengan kode RUP 64517246 itu tercatat berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemensos dengan metode pemilihan e-purchasing. Dalam rincian pekerjaan disebutkan pengadaan ditujukan untuk 39.345 pasang sepatu sekolah dengan harga satuan Rp700 ribu per pasang. Jadwal pemanfaatan barang dan pelaksanaan kontrak dimulai Januari 2026 hingga Desember 2026. Paket tersebut juga tercatat memiliki volume pekerjaan satu paket dengan spesifikasi berupa sepatu sekolah untuk perlengkapan siswa.

2. Terkait perubahan harga

Wamensos Agus Jabo menerima audiensi Pemkab Padang Lawas Utara di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/1/2026)/dok Kemensos.

Meski demikian angka atau harga resmi belum ditentukan apakah masih sama dengan yang sebelumnya atau bakal berubah. Dia mengatakan proses klarifikasi dan penelusuran tengah dilakukan untuk melihat besaran yang tepat bagi pagu anggaran sepatu Sekolah Rakyat ini.

"Belum tahu, karena kemarin kita juga ada tim yang turun juga ke sekolah-sekolah, boarding. Tim khusus, karena ada tim khusus yang saya pimpin dan pak Irjen jadi saya minta evaluasi," kata dia.

3. Data akan dipublikasikan lagi saat clear

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan yang berlokasi di Sentra Bahagia Medan, Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025). (Dok. Kemensos)

Dia memastikan hal ini perlu dievaluasi terlebih dahulu, nantinya jika sudah jelas semua maka data akan kembali dipublikasikan. Karena dia mengakui, hal ini sangat dinamis dan butuh perencananaan matang.

"Saya minta dievaluasi dulu gituloh. Setelah kemudian clear baru nanti kita kan publish lagi, gak usah khawatir nanti kita umumkan lagi SIRUP itu," katanya.

Seperti diketahui, Kemensos membentuk tim khusus yang dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyano dan Plt. Irjen. Tim dibentuk untuk telusuri isu pengadaan sepatu dan seragam Program Sekolah Rakyat yang ramai diperbincangkan publik.

Agus mengatakan pihaknya bakal segera mempublikasikan hasil kajian lanjutan soal pengadaan sepatu untuk sekolah rakyat ini. Dia mengatakan dalam waktu dekat Kemensos bakal umumkan hasil proses klarifikasi perencanaan pengadaan ini.

"Jadi sekarang tim khusus sedang bekerja merumuskan hasil proses klarifikasi rencana pengadaan gitu ya di sekolah rakyat. Hasilnya nanti akan diumumkan ke publik," kata dia.

4. Pengadaan ini masih berupa pagu

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (9/12/2025). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Agus mengatakan, wacana pengadaan sepatu sekolah rakyat yang diperbincangkan dan sorotan karena mencapai Rp700 ribu per pasang itu masih berupa pagu, belum masuk tahap lelang. Baru nanti, sekitar Juni 2026 lelang akan dilakukan.

"Sekarang ini masih pagu belum ada lelang, rencananya mungkin bulan Juni atau bulan apa gituloh, tapi sekarang itu masih perencanana rencana harga," kata dia.

Karena masih berupa pagu, nantinya semua poin spesifikasi akan disampaikan lewat e-katalog. Proses tawar menawar juga bakal dilakukan dengan proses online tidak diperkenankan melalui offline dengan elemen pemerintahan yang jadi kunci pengadaan barang atau jasa pemerintah.

"Kita melarang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dab Pokja (Kelompok kerja) ketemu dengan vendor. Kita melarang gitu loh, semua harus dilakukan secara elektronik dan terbuka, harus dibuktikan proses-proses lelang, proses-proses kempetisinya. Kita harus ada buktinya supaya tidak ada monopoli," kata dia.