Deadline Tuntutan 17+8 TNI Kembali ke Barak, Ini Kata DPR

Politikus Golkar itu menjelaskan, secara hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah memberikan payung hukum bagi TNI untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugasnya, TNI dapat membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu pemerintah di daerah, serta menjalankan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Artinya, dalam kondisi tertentu, pelibatan TNI di luar tugas pertahanan murni memang dimungkinkan secara hukum sesuai kebutuhan negara. Namun, Dave menyebut, pelibatan TNI harus terukur dan tidak melampaui batas. Dasar hukum dan tujuan penugasannya jelas, termasuk siapa yang memberikan mandat, bagaimana koordinasinya dengan institusi sipil, serta sampai di mana batas kewenangannya.

"Dengan demikian, TNI dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa mengambil alih fungsi penegakan hukum atau kewenangan institusi sipil lainnya," kata Legislator Golkar itu.

Menurut Dave, persoalannya bukan sekadar apakah TNI harus berada dibarak atau tidak boleh hadir diruang publik. Yang penting, TNI dapat menjalankan perannya ketika negara membutuhkan, dengan mandat dan batas kewenangan yang jelas.

Sebab, ia mengatakan, supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama, sementara kemampuan TNI harus tetap dapat digunakan untuk menghadapi ancaman dan menjaga kepentingan nasional.

"Pada akhirnya, TNI harus profesional, tunduk pada hukum, dan setiap pelibatannya harus benar-benar untuk kepentingan negara," kata dia.

Aksi unjuk rasa besar-besaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2025 lalu mendorong koalisi sipil untuk menyampaikan tuntutan 17+8. Kemarahan publik semakin meletup ketika seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil rantis milik Brimob Polri. Para pemangku kepentingan diberi tenggat waktu untuk menjalankan tuntutan itu hingga 31 Agustus 2026.

Berikut daftar tuntutan publik dan pemangku kebijakan yang diminta harus merespons:

A. Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan

B. Dewan Perwakilan Rakyat

1. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru

2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)

3. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

C. Ketua Umum Partai Politik

1. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

2. Umumkan partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis

3. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil

C. Kepolisian Republik Indonesia

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

2. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia

3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindak kekerasan dan melanggar HAM

E. Kementerian Sektor Ekonomi

1. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia

2. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak

3. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

F. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil

2. Tegakan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri

3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi