Demokrat Akan Tentukan Sikap soal Nasib Gibran Usai Reses DPR

Herman mengatakan, Demokrat belum bisa memastikan langkah yang akan diambil, termasuk kemungkinan menggunakan hak angket di DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut dia, keputusan itu harus melalui komunikasi dan koordinasi dengan partai-partai lain. Demokrat tidak ingin mengambil langkah sendiri tanpa mempertimbangkan sikap fraksi-fraksi di parlemen.

"Oleh karena itu, kami kan harus koordinasi juga. Sekali lagi bahwa Demokrat tidak bisa berdiri sendiri, ini kan harus dikoordinasikan dengan partai-partai lain," kata dia.

Dia mengakui sejumlah partai maupun politikus sudah menyampaikan pandangan masing-masing terkait polemik tersebut. Namun, hingga saat ini Demokrat belum mengeluarkan pernyataan resmi sebagai sikap kelembagaan partai.

Herman juga mengatakan, Demokrat telah melakukan diskusi dan pendalaman secara internal. Meski demikian, keputusan mengenai langkah politik yang akan ditempuh baru akan disampaikan setelah memasuki masa sidang DPR.

"Keputusan apa langkah-langkah ke depan yang akan diambil, tentu sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri dan kami akan nanti sampaikan setelah masuk masa sidang," ujar dia.

Herman menegaskan, putusan MK dan MA menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam menentukan sikap politik terhadap polemik Gibran.

Dia menilai, persoalan tersebut serius karena proses hukum telah berjalan dan menghasilkan keputusan. Kini, partai-partai di DPR perlu menentukan bagaimana menyikapi hasil putusan tersebut melalui mekanisme politik.

"Yang pasti bahwa keputusan hukum sudah ada, ya. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sudah ada, ini persoalan serius dan kami menseriusi ini ya tentu juga harus berkoordinasi dengan partai-partai lain," kata dia.

Terkait kemungkinan adanya tenggat waktu dari pimpinan partai koalisi untuk menentukan sikap, Herman mengatakan Demokrat akan menyesuaikan keputusan dengan hasil komunikasi bersama pimpinan koalisi.

Dia berharap, ketika masa sidang DPR kembali dimulai pada 10 November 2026, sudah ada kejelasan mengenai sikap dan langkah yang akan diambil masing-masing partai.

Selain polemik Gibran, Herman turut menanggapi perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.

Dia mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Demokrat berharap proses hukum berjalan transparan dan profesional agar publik mengetahui pihak-pihak yang terlibat.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada kepolisian, kepada Kapolri dan seluruh jajarannya yang tentu bisa menunjukkan bahwa bersih-bersih ke dalam dan kemudian menunjukkan sikap yang pasti di dalam menegakkan aturan perundang-undangan," ujar dia.

Herman mengatakan, Demokrat sejak awal telah mengantisipasi kemungkinan adanya penyadapan. Namun, ia enggan berspekulasi mengenai pihak yang diduga menjadi aktor penggerak maupun motif di balik tindakan tersebut.

Menurut dia, penyadapan tidak mungkin hanya melibatkan satu orang karena terdapat sejumlah aspek, mulai dari kebijakan, teknologi, hingga operator yang menjalankannya.

"Pasti ada kolaborasi lah. Kan gak mungkin ini hanya dilakukan oleh seseorang, karena ini kan persoalan kebijakan juga, persoalan kebijakan. Kemudian ada teknis, ada teknologi, ada operator," kata Herman.

Dia pun meminta kepolisian mengungkap tujuan penyadapan dan pihak yang memberikan perintah. Herman menilai penyadapan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan merupakan pelanggaran serius.

"Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum di kepolisian untuk pada akhirnya mengungkap terhadap persoalan ini," kata dia.

Terkait pernyataan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta Presiden Prabowo mengembalikan politik berkeadaban, Herman menyebut hal itu sebagai harapan seluruh masyarakat.

Dia berharap Prabowo dapat menghadirkan praktik politik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat, bukan sekadar mempertahankan atau menggunakan kekuasaan.

"Sehingga politik tidak ansich untuk mengambil kekuasaan atau politik tidak untuk hanya menggunakan kekuasaan, tetapi justru atas kekuasaannya adalah untuk bangsa, negara, dan rakyat," kata dia.