Punya Intelijen tapi Prabowo Kena Sadap, Istana: Tetap Saja Ada Oknum
- Istana menyatakan perlindungan terhadap Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan oleh aparat intelijen dan keamanan, namun penyadapan tetap dimungkinkan karena adanya oknum serta teknologi tertentu.
- Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Polri masih menyidik kasus penyadapan tersebut; identitas dalang dan motifnya belum diketahui serta akan disampaikan setelah proses berjalan.
- Istana menilai penyadapan terhadap Kepala Negara, yang turut melibatkan menteri, pimpinan partai, dan tokoh ormas, berpotensi mengarah pada makar serta membahayakan kepentingan negara.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah pihak mempertanyakan kenapa Presiden Prabowo Subianto bisa terkena sadap. Padahal, alat negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seharusnya bisa melindungi Presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan upaya perlindungan terhadap Presiden sudah semua dilakukan. Tapi, kata Prasetyo, masih ada oknum yang bermain.
"Ya kan upaya semua dilakukan, tapi kan tetap saja ada beberapa oknum. Ini kan secara teknis ya pasti memungkinkan untuk peralatan elektronik, entah itu mungkin dengan teknologi tertentu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Saat ditanya apakah Presiden Prabowo mengetahui siapa dalang dari penyadapan tersebut, Prasetyo menyebut proses penyidikan masih dilakukan oleh Polri.
"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," ucap dia.
Selain itu, Prasetyo juga mengaku belum mengetahui apa motif di balik penyadapan tersebut.
"Belum, belum, belum. Tapi bahwa ada proses dan ini kan Kepala Negara, ya. Kepala Negara, kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai, termasuk tokoh-tokoh ormas," kata dia.
Prasetyo menyampaikan, kasus tersebut bisa masuk kategori makar. Sebab, bisa dianggap membahayakan keamanan Kepala Negara.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," imbuhnya.
