Dewan Pers Atur Pedoman Kekerasan Seksual untuk Lindungi Jurnalis

Berikut adalah penjelasan soal kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam beleid ini sesuai dengan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

Pertama adalah pelanggaran privasi, hal ini meliputi akses, penggunaan, manipulasi, dan penyebaran data pribadi, foto, video, dan informasi tanpa persetujuan. Termasuk juga menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang atau doxing dengan tujuan jahat seperti pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.

Kedua adalah pengawasan dan pemantauan yang mencakup tindakan memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan daring atau luring tanpa persetujuan, menggunakan spyware, teknologi GPS, atau geo-locator untuk melacak pergerakan target, serta menguntit (stalking).

KGBO juga mencakup perusakan reputasi atau kredibilitan. Melibatkan pembuatan dan penyebaran data pribadi yang salah untuk merusak reputasi, manipulasi atau pembuatan konten palsu, hingga pencurian identitas dan impersonasi.

Kemudian ada pelecehan yang terdiri dari pelecehan online yang berulang melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan. konten yang menggambarkan seseorang sebagai objek seksual, penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan, serta mempermalukan seseorang karena pandangan yang tidak normatif.

Beleid ini juga mencakup ancaman dan kekerasan langsung, termasuk perdagangan orang menggunakan teknologi, pemerasan seksual, pencurian identitas, uang, atau properti, serta peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

Pedoman ini juga mengatur soal serangan terhadap komunitas tertentu. Meliputi peretasan situs, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat, pengawasan kegiatan anggota komunitas hingga ancaman kekerasan terhadap anggota komunitas.

Perlu diketahui, pedoman ini diteken oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, usai uji publik pada 20 November 2023 dan keputusan Rapat Pleno Dewan Pers ke-32 pada 29 April 2024

IDN Times sendiri telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja yang telah berlaku sejak 2022.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dimaksud mulai dari fisik, verbal atau lisan, pelecehan isyarat atau visual, pelecehan tertulis atau gambar, pelecehan psikologis hingga berbasis gender.

Serta mencakup kekerasan seksual mulai dari bersentuhan atau merekam korban. SOP ini juga memuat upaya pencegahan serta penanganan. Bahkan sanksinya berupa pemutusan hubungan kerja hingga dibawa ke ranah hukum.