Dewan Pers: Indeks Kemerdekaan Pers 2023 Turun 6,30 Poin

Anggoro menjelaskan, selamat lima tahun berturut-turut nilai IKP Nasional cenderung meningkat. Hasil survei IKP 2018 sebesar 69, termasuk kategori ‘Agak Bebas’, kemudian meningkat ke kategori ‘Cukup Bebas’ yakni 70 ke atas pada tahun 2019 dengan nilai 73,71, tahun 2020 sebesar 75,27, 2021 sebesar 76,02 dan tahun 2022 menjadi 77,88.

“Tahun 2023, nilai IKP nasional turun menjadi 71,51. Salah satu yang paling menonjol adalah kriminalisasi dan intimidasi Pers pada 2022 ke 2023 alami penurunan mencapai -9,13,” imbuhnya.

Pada lingkungan politik penurunan yang relatif besar tujuh poin terjadi pada pada tiga indikator yaitu kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, dan kebebasan dari kekerasan.

Pada lingkungan ekonomi penurunan terbesar delapan poin terjadi pada pada indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat.

“Pada lingkungan hukum penurunan terbesar sekitar delapan sampai sembilan poin terjadi pada pada dua indikator yaitu kriminalisasi dan intimidasi Pers, dan indikator Etika Pers,” kata Anggoro.

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) kata Anggoro, di sepanjang tahun 2022 terjadi 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Angka tersebut meningkat dibandingkan kejadian selama tahun 2021 yang mencapai 43 kasus.

Kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut melibatkan aktor pelaku dari unsur negara, aparat pemerintah, dan aktor selain negara yang terdiri dari ormas, partai politik, perusahaan, dan warga.

“Sedangkan data LBH Pers menyebutkan, selama 2022 terjadi 51 kasus kekerasan terhadap pers, menyasar kepada media, wartawan, narasumber dan aktivis pers, serta mahasiswa yang menjalankan kerja jurnalistik. Bentuk kekerasannya berupa kekerasan fisik maupun non fisik,” ujar dia.