Didemo Ribuan Mahasiswa, Gunadarma: Ini Hanya Karena Mispersepsi

11 Mar 2020, 08:35 WIB

Jajaran rektorat Universitas Gunadarma saat menggelar konferensi pers, Selasa (10/3) di kampus F. (IDN Times/Rohman Wibowo).

Depok, IDN Times - Jajaran rektorat Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, menanggapi aksi demonstrasi ribuan mahasiswanya pada Senin (9/3) lalu. Mereka mengklaim segala persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa hanya lantaran miskomunikasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswa menganggap pihak kampus telah membuat kebijakan yang tak berpihak pada mahasiswa, seperti biaya kuliah yang memberatkan. Mahasiswa juga menanti fasilitas kampus yang dianggap tidak merata, serta pengelolaan anggaran yang dinilai jauh dari transparansi.

Tak hanya itu, pihak kampus juga dianggap enggan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mendengar pendapat mereka, dalam merancang kebijakan kampus. Lantas, bagaimana tanggapan pihak kampus?

1. Mahasiswa yang belum melunasi cicilan biaya kuliah tidak diancam dicutikan

Mahasiswa Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, unjuk rasa menentang kebijakan kampus, Senin (9/3). (IDN Times/Rohman Wibowo)

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut perubahan kebijakan baru membayar uang kuliah dengan sistem pecah blanko 70:30, yang mengharuskan mahasiswa mencicil biaya SPP di awal sebesar 70 persen dan sisanya 30 persen. Kebijakan baru tersebut dinilai memberatkan mahasiswa, dan mereka menuntut kampus mengembalikan kebijakan lama, yaitu sistem pembayaran 50:50.

Mahasiswa terpaksa mencicil, lantaran biaya kuliah dirasa mahal. Rata-rata mahasiswa yang berkuliah di Gunadarma harus membayar di atas Rp10 juta setiap semester. Menurut mahasiswa, mereka terancam 'dicutikan' pihak kampus, bila mereka tak kunjung melunasi pembayaran cicilan kedua.

Terkiat masalah tersebut, Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma Budi Hermana mengatakan, permasalahan sistem pembayaran ini sejatinya hanya berpangkal dari miskomunikasi antara pihak kampus dengan mahasiswa.

"Ini kan antara anak dan orang tua. Jadi ada yang minta keluwesan perihal kebijakan pembayaran. Nah, sebagai seorang bapak kami juga ingin mereka tetap kuliah. Namun, karena ada mispersepsi, ada yang tidak tersampaikan, sehingga seolah-olah mereka dicutikan dan lain-lain. Nah, ini kan yang menjadi pemicu gerakan,” kata dia saat konferensi pers, Depok, Jawa Barat, Selasa (10/3).

2. Fasilitas kampus diklaim sudah sesuai aturan pemerintah

Mahasiswa Gunadarma, Depok, Jawa Barat, unjuk rasa menentang kebijakan kampus, Senin (9/3). (IDN Times/Rohman Wibowo)

Hal lain yang membuat geram mahasiswa adalah dugaan ketimpangan fasilitas kampus Gunadarma antar wilayah. Misalnya, ketersediaan ruang praktikum yang hanya tersedia di kampus Depok, yang mengakibatkan mahasiswa dari kampus cabang Bekasi dan Tangerang harus ke Depok agar bisa ikut praktikum.

Menanggapi hal ini, pihak kampus Gunadarma menyebutkan penyediaan sarana dan prasarana sudah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang sudah ditentukan pemerintah.

"Bahkan saat ini, kami sedang dan akan membangun prasarana gedung baru di beberapa lokasi, misalnya kampus D, kampus F4, kampus F8, kampus J5, kampus K dan kawasan UG Technopark sebagai salah satu bentuk antisipasi kebijakan baru SNPT dari kementerian yang baru diterbitkan," kata Wakil Rektor III Irwan Bastian, pada kesempatan sama.

3. Pihak kampus sebut tidak ada anggaran yang disembunyikan

Aksi massa mahasiswa Universitas Gunadarma menentang kebijakan kampus yang tak berpihak, Senin (9/3). (IDN Times/Rohman Wibowo).

Dengan biaya kuliah yang dianggap mahasiswa terlalu mahal, mahasiswa mengharapkan adanya fasilitas yang baik dan merata dalam menunjang kegiatan akademik dan nonakademik. Namun kenyataannya menurut mahasiswa, kampus belum memberikan fasilitas yang merata, sehingga mahasiswa menuntut pihak kampus lebih transparansi anggaran.

Pihak kampus pun membantah tudingan tersebut. Menurut Budi, selama ini pihak kampus sudah transparan dalam mengelola anggaran. "Sebenarnya bagi kami tidak ada yang disembunyikan, karena setiap tahun kami pun diaudit oleh lembaga publik pajak. Alhamdulillah kami taat," kata dia.

Bahkan, Irawan menambahkan, ketaatan terhadap peraturan penyelenggaraan keuangan yayasan, kata Budi, sudah tercermin melalui apresiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kepada pihak kampus dalam beberapa tahun terakhir, sebagai lembaga pendidikan yang taat pajak.