Diganti dari Baleg, Apa Alasan PDIP Merotasi Rieke Diah Pitaloka?

Utut menjelaskan, keputusan rotasi bukan karena Rieke tak mampu di Baleg untuk mengawal RUU Omnibus Law dan RUU HIP. Namun, PDIP perlu menerjunkan kader terbaiknya untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin berat di Baleg.

"Apakah itu berarti Mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak. Namun frekuensi personel kami yang ditingkatkan secara intermental terkait dengan bidangnya," ujarnya.

Menurut Utut, sosok Nurdin dengan latar belakang mantan personel kepolisian akan mampu menjalankan tugasnya di Baleg DPR RI untuk menggantikan sosok Rieke mengawal RUU Omnibus Law dan RUU HIP.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mbak Rieke sudah berjuang habis-habisan. Tetapi ini tahapannya ganti orang yang mungkin lebih untuk mengawal hal-hal seperti ini," katanya.

Senada dengan Utut, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto juga menilai Nudin adalah sosok yang tepat untuk membahas RUU Omnibus Law yang merupakan atensi dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Namun ia menegaskan, Rieke dicopot dari Baleg bukan karena tak sejalan dengan misi Fraksi PDIP. Namun, ada tugas tertentu yang membutuhkan sosok Rieke di Komisi VI yakni mengawal kerja Kementerian BUMN yang sedang melakukan perbaikan.

"Jadi jangan pernah berpikir kalau Rieke diganti karena salah lalu dihukum, itu tidak benar," katanya.

Dalam wawancara khusus IDN Times pada 1 Mei 2020, Rieke saat itu masih menjadi Wakil Ketua Baleg, ia menyatakan bahwa sangat berat hati untuk membahas RUU Omnibus Law pada klaster ketenagakerjaan sebab banyak pasal yang akan merugikan kaum buruh.

“Karena ini suatu proses politik yang harus dilalui karena kami adalah partai pendukung Pak Jokowi, ya sudah. Pak Jokowi minta ini dibahas terus, ya sudah oke dibahas. Tetapi bukan berarti ditelan mentah-mentah,” ujar Rieke.

Berbicara nasib buruh, Rieke merefleksikan pidato Presiden Sukarno pada 15 Februari 1954 di Sidang Pleno DPR RI. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan, persoalan buruh bukan hanya soal kesejahteraan tapi juga soal keselamatan negara.

“Dikaitkan dengan RUU Cipta Kerja, sebetulnya saya jujur ya, dari sisi saya aktivis buruh, saya melihat bahwa ini terjadi eufemisme saja. Penghalusan untuk menutupi hal-hal yang seharusnya tidak ada dalam yang katanya Cipta Kerja itu,” ucap Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) itu.

Sebelumnya, dalam rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Rieke sempat interupsi karena pembahasan tanpa memegang draf yang diajukan pemerintahan Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo.

Menurut dia, karena tak ada draft dari pemerintah, DPR tak perlu ngebut bahas RUU Ciptaker di tengah wabah COVID-19. Karena, DPR semestinya fokus dalam masalah-masalah yang tengah dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

“Mari kita lakukan secara komprehensif, terutama dalam mengatasi bagaimana dampak dari corona ini, pabrik banyak yang tutup Pak Menteri, Pak Menteri juga tahu,” kata Rieke, kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 14 April 2020.