Dinilai Tidak Efektif Atasi COVID-19, Siapa Pencetus PPKM Jawa-Bali?

PPKM adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. PPKM ini menggantikan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah pertama kali virus corona melanda.

PPKM diberlakukan sejak 11-25 Januari 2021. Melihat kasus virus corona masih tetap tinggi, akhirnya pemerintah memperpanjang kembali penerapan PPKM hingga 8 Februari 2021.

Lalu, siapa yang mengusulkan kebijakan PPKM? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku tidak mengetahui pasti siapa yang mengusulkan PPKM pertama kali.

Namun, ia menyebut pencetusnya kemungkinan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya tidak tahu persis antara Pak Luhut dan Pak Airlangga. Saya sudah klarifikasi ke Pak Airlangga bahwa PPKM itu ya PSBB," kata Muhadjir kepada IDN Times, Senin (1/2/2021).

Pada Jumat (29/1/2021) lalu, Presiden Jokowi menggelar rapat internal mengenai penanganan COVID-19. Dalam rapat terbatas itu, Jokowi mengkritik kebijakan PPKM yang dinilainya tidak efektif.

Namun, memang tak semua para pembantunya hadir di rapat tersebut. Dari tayangan video di channel YouTube Sekretariat Presiden, terlihat hadir Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit.

Dalam ratas tersebut, tak terlihat Menko Airlangga Hartarto dan Menko Muhadjir hadir. Saat dikonfirmasi, Muhadjir mengaku memang tidak hadir dalam rapat tersebut karena harus melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

"Saya tidak tahu. Kebetulan saya lagi kunjungan kerja ke Solo, terus ke Surabaya dan malah untuk memantau bansos dan pelaksanaan donor plasma konvalesen," tutur Muhadjir.

Sementara, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa memang Luhut masuk ke dalam pembahasan di ratas itu. Sehingga, hadir dalam ratas.

"Susunan organisasinya kan (ada) Pak Luhut ya," kata Heru saat dihubungi IDN Times, Senin (1/2/2021).

Terkait kritikan Presiden Jokowi soal implementasi PPKM yang dinilai tidak efektif, hal itu tentu menjadi evaluasi di pemerintahan. Muhadjir tak menampik jika nanti kebijakan PSBB akan kembali diperketat seperti awal pandemik COVID-19 guna menurunkan kasus yang saat ini semakin tinggi.

"Seharusnya begitu (bisa saja PSBB diperketat seperti awal pandemik COVID-19)," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. “Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tambah Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi, dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak epidemiolog terlibat dalam membuat desain kebijakan komprehensif terkait PPKM.

"Saya ingin menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," ujar Jokowi.

Luhut sebelumnya sempat memberikan arahan kepada gubernur di seluruh Indonesia dalam rakor penanganan COVID-19 secara virtual pada awal Januari 2021 lalu. Dia menjelaskan, PPKM dinilai penting dilakukan, karena kapasitas sistem kesehatan yang sudah hampir penuh di pelbagai daerah.