Dirjen HAM: Kesehatan Mental Bukan Cuma soal Medis, Tapi Juga HAM

12 Okt 2024, 20:14 WIB

Dwifantya Aquina

Dirjen HAM Dhahana Putra (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Akses terhadap layanan kesehatan mental adalah hak setiap orang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk mendorong pemenuhan hak masyarakat terkait kesehatan mental, termasuk dalam UU Kesehatan.
Rendahnya kesadaran masyarakat terkait isu kesehatan mental menjadi tantangan bagi pemerintah, sehingga komitmen bersama diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra menegaskan kesehatan mental bukan hanya persoalan medis, tetapi juga merupakan hak asasi manusia (HAM).

Dhahana Putra mengatakan hal tersebut sejalan dengan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Ini mencakup hak atas kesehatan mental yang harus diakui dan dilindungi oleh negara," ujar Dhahana di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu (12/10/2024).

1. Akses layanan kesehatan mental harus bebas stigma

Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra di Kanwil Semarang. (IDN Times/Santi Dewi)

Menurut Dhahana, seperti halnya hak atas kesehatan fisik, akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas, inklusif, dan bebas dari stigma harus diakui sebagai bagian dari hak setiap orang.

Pemerintah telah memiliki regulasi untuk mendorong pemenuhan dan penghormatan hak masyarakat yang memiliki persoalan terkait kesehatan mental atau Penyandang Disabilitas Mental (PDM). Misalnya, dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang telah mengangkat isu kesehatan mental.

2. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap isu kesehatan mental belum memadai

Kemensos bebaskan empat ODGJ di Mamuju (dok. Kemensos)

Dhahana memandang masuknya isu kesehatan mental dalam UU Kesehatan bukan hal yang tidak berdasar. Jika merujuk pada temuan Kementerian Kesehatan, tercatat bahwa satu dari empat orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental pada tingkat tertentu.

Meski demikian, kata dia, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap isu kesehatan mental belum memadai, sehingga kerap menimbulkan tindakan diskriminatif.

"Mereka yang memiliki persoalan terkait kesehatan mental tidak jarang mendapatkan tantangan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat," ujarnya.

3. Pengabaian terhadap kesehatan mental sama dengan mengabaikan HAM

Kemensos bebaskan empat ODGJ di Mamuju (dok. Kemensos)

Menurut dia, pengabaian terhadap kesehatan mental sama dengan mengabaikan HAM. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat, termasuk mendapatkan perlindungan dan dukungan ketika mengalami masalah kesehatan mental, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Untuk itu, rendahnya kesadaran masyarakat terkait isu kesehatan mental, sambung dia, merupakan tantangan bagi pemerintah, khususnya karena kesehatan mental tidak kalah penting untuk diketahui masyarakat sebagai bagian dari hak dasar setiap orang atau warga negara.

Dengan komitmen bersama, Dhahana menegaskan seluruh pihak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan menghormati hak asasi setiap individu.

"Mari kita berupaya untuk membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan sejahtera," kata Dhahana.