Dirlantas akan Siapkan Pamflet Pengaturan Kapasitas Angkot di DKI
Jakarta, IDN Times - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya akan membuat pamflet atau selembaran bagi angkutan umum. Hal ini berkaitan dengan pembatasan kapasitas penumpang angkutan umum sebanyak 50 persen selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Ya tentu ini perlu disosialisasikan lebih lanjut nanti kita akan buat semacam pamflet, untuk kita bagikan kepada para sopir angkutan umum tentang pembagian posisi penumpang dibagian belakang untuk angkutan kota, pengaturannya seperti apa itu yang sesuai ketentuan," kata dia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020).
1. Aturan duduk di angkutan umum
Dia mengatakan bahwa sosialisasi secara gencar akan dilakukan agar sopir angkutan umum semakin paham aturan pembatasan kapasitas sebanyak 50 persen. Dia mencontohkan jika tempat duduk yang berhadapan itu hanya boleh satu sopir dan tiga penumpang sebelah kanan dan dua penumpang sebelah kiri.
"Misalnya untuk bajaj itu juga hanya boleh 1-1. Kemudian untuk taksi, satu dan dua penumpang," ujarnya.
2. Sanksi tidak diberikan pada sopir
Dia juga tak lupa menyampaikan sanksi yang akan dihadapi pihak angkutan umum jika melanggar aturan pembatasan kapasitas ini. Sanksi akan diberikan baik pada pemilik kendaraan atau operator yang menaungi sopir pelanggar aturan.
"Sanksinya tidak ditunjukkan kepada driver, tapi sanksi ditunjukkan kepada pelaku usaha. Artinya pemilik dari angkutan tersebut. Bila ada pelanggaran pertama akan diberikan peringatan tertulis. Kalau ada pelanggaran berikutnya dendanya bisa Rp50 juta, pelanggaran berikutnya Rp100 juta dan selanjutnya lagi ketiga dan keempat Rp150 juta," kata dia.
3. Jika tidak bayar denda, izin usaha akan dicabut
Dia menjelaskan. jika sanksi itu tidak dibayarkan dalam waktu tujuh hari, makan pemerintah provinsi DKI Jakarta berhak mencabut izin usaha angkutan umum tersebut.
"Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya klaster baru di angkutan umum, an kalau denda itu tidak terbayar maka si pemerintah dalam hal ini Pemda DKI berhak mencabut izin usaha. Itu kita lakukan untuk menghindari klaster baru di angkutan umum," katanya lagi.
4. Ada 26 angkutan umum yang terjaring Operasi Yustisi
Sejak Senin (21/9/2020) pagi, sudah ada 26 kendaraan umum khususnya angkutan umum atau angkot yang terjaring Operasi Yustisi. Bukan hanya fokus pada pembatasan kapasitas, Direktorat Lalu :intas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menjaring masyarakat yang tidak menggunakan masker.
"Ya termasuk kalau gak pakai masker kita tegur. Nanti titik lokasinya kita pindah-pindah ini yang pertama kita laksanakan," ujar dia.
