Jakarta, IDN Times - Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin semua lembaga pemerintahan direformasi.
Hal tersebut disampaikan Dofiri dalam jumpa pers hasil rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
“Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri itu sudah melakukan kegiatannya hampir tiga bulan, dan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan,” ujar Sekretaris KPRP itu.
“Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” sambungnya.
Sekretaris KPRP itu mengatakan, reformasi dimulai dari Polri, karena menjadi lembaga yang paling banyak disorot publik. Selain itu, Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum.
“Oleh karena itu, Presiden menyampaikan, 'ok, kita mulai dari Polri',” kata dia.
Dofiri mengatakan, Prabowo juga menekankan sejumlah isu strategis, seperti ketahanan pangan, energi, dan air, serta pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara.
“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” kata dia.