Dorong Pilkada Maju Jadi 2022-2023, NasDem Yakin Tak Ganggu Stabilitas

Ahmad mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan baik tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan stabilitas pemerintahan. Untuk itu, alasan pelaksanakaan pilkada 2022 dan 2023 dapat menganggu stabilitas nasional tidak revelan.

"Sebaliknya, penyatuan pemilu nasional dan pilkada, legislatif dan eksekutif, dan terutama pilpres mengandung risiko sangat besar mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta dapat berisiko melemahkan arah berjalannya sistem demokrasi," tuturnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak berbarengan dengan Pilpres 2024 seperti yang diatur dalam UU Pemilu, akan membuat banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah atau pejabat kepala daerah, dalam waktu satu hingga dua tahun. Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi membuka celah rekayasa politik untuk kepentihan pihak tertentu.

"Selain itu, akan terjadi pula penumpukan biaya yang membebani APBN, sementara sistem keuangan dan anggaran pemilu yang ada pada saat ini perlu untuk dipertahankan dan terus disempurnakan," ujarnya.

Selanjutnya, Ahmad menilai bahwa pemisahan momen pemilu dan pilkada akan menciptakan iklim politik yang kondusif. Sebab, figur pilihan rakyat di daerah tidak terdistorsi oleh kepentingan pusat.

"Diferensiasi pun terjadi berdasarkan pertimbangan rasional, obyektif, dan berkualitas," katanya.

"Mari kedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Marilah berjuang, tidak sekadar untuk memenangkan ruang-ruang elektoral, tetapi juga demi meningkatnya kualitas demokrasi deliberatif bangsa ini," tutupnya.