Dosen Fakultas Pertanian Unsri Setujui Aturan Terbaru Kementan

11 Agu 2022, 12:00 WIB

Pabrik pupuk bersubsidi (Dok. Pupuk Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.10 Tahun 2022 Tentang Tata Cata Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam aturan ini, pupuk subsidi dibatasi hanya untuk 9 komoditas utama yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. Selain itu, jenis pupuk subsidi pun hanya difokuskan menjadi hanya dua jenis pupuk, yakni NPK dan Urea.

"Bagus, tapi pangan memang komoditi yang diberi subsidi, seperti padi, jagung, berkontribusi terhadap inflasi. Tapi kurang setuju untuk kopi dan kakao, sepertinya tidak banyak kontribusi, kakao dan kopi tidak terlalu prioritas, tidak pernah kopi itu menimbulkan inflasi yang besar," jelas Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Ir. Mirza Antoni, M.Si, Ph.D ketika menanggapi aturan Kementan yang teranyar ini.

1. Sarankan beri subsidi ke sektor sawit

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Selain fokus ke tanaman pangan, Mirza juga menyarankan pemerintah untuk juga memberikan subsidi ke sektor kelapa sawit. Sektor satu ini memang menjadi komoditas penting dalam perekonomian Indonesia. Mirza menilai para petani sawit cukup membutuhkan subsidi pupuk, khususnya para petani mengelola lahan secara mandiri.

"Saya mendengar dari teman-teman petani sawit, yang banyak punya rakyat. Harusnya 9 komoditi itu memberikan inflasi, yang bisa naik dan mengganggu ekonomi makro. Padahal harusnya di Sumatra, sudah banyak sawit swadaya, tidak masuk ke kebijakan ini," paparnya.

2. Pupuk organik perlu jadi prioritas

Ilustrasi hasil pertanian dengan menggunakan pupuk organik (IDN Times/Ervan)

Selain fokus kedua pupuk prioritas NPK dan Urea, Mirza juga menyarankan agar pemerintah juga memperhatikan prioritas pupuk organik. Alasannya adalah karena jenis pupuk ini memberikan banyak manfaat untuk tanaman dan lingkungan.

Menurutnya, saat ini, Indonesia memerlukan orientasi ke pupuk anorganik dan beralih ke organik. Ia menilai pupuk organik bahan pembuatannya sudah pasti tersedia di dalam negeri, sehingga tidak perlu untuk impor.

Pupuk organik juga memiliki dampak yang paling bagus bagi lingkungan. Mirza menyebut, petani di Indonesia harus menghilangkan ketergantungannya terhadap pupuk anorganik.

3. Alokasi pupuk berbasis data

Sistem digitalisasi RMS yang diterapkan Pupuk Indonesia digunakan distributor dan kios pupuk untuk memproses penjualan pupuk retail, komersial, maupun pupuk subsidi atau PSO. (Dok. Pupuk Indonesia)

Selanjutnya, Mirza mengapresiasi mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi yang telah dilakukan dengan menggunakan data spasial dan data luas lahan dalam sistem informasi managemen berbasis digital dan teknologi. Ia mengingatkan agar pemerintah juga melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan alokasi sudah berjalan dengan baik.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan soal waktu distribusi pupuk. Keterlambatan distribusi pupuk subsidi dari jadwal pemupukan petani tentunya akan mengganggu tumbuh kembang tanaman yang ada.

"Jadi harus tepat harga dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani. Para petani sendiri sudah membuat RDKK, sudah disampaikan petani ke pengecer, tapi saat petani butuh pupuk, mungkin di distribusi jadi masalah," tutupnya. (WEB)