DPR: 40.000 Sekolah Belum Miliki Internet, PJJ Jadi Tak Optimal

09 Jun 2020, 19:57 WIB

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hetifah Sjaifudian (Dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Sjaifudian mengatakan, koneksi internet saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diberlakukan adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh negara seperti Indonesia.

Bukan hanya masalah koneksi internet, PJJ ini juga dihadapkan dengan masalah keterbatasan akses listrik.

"Ada sekitar 40.000 sekolah yang sekarang belum memiliki akses internet. Jadi ini cukup besar dan daerah wilayah sekitarnya bahkan pasti ada yang belum teraliri listrik," kata dia dalam program Ngobrol Seru spesial HUT ke-6 IDN Times, Selasa (9/6).

Maka dari itu, salah satu alternatif yang dilakukan oleh DPR adalah dengan memberi model-model pembelajaran dari TV, salah satunya adalah kerja sama dengan Komisi I dan TVRI.

1. Peran antar-kementerian untuk pastikan infrastruktur telekomunikasi selama PJJ aman

IDN Times/ Muchammad Haikal

Selain itu, untuk urusan keterbatasan internet di daerah pedalaman, dia mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perlu memperhatikan hal ini, yakni dengan meningkatkan akses infrastruktur telekomunikasi ke seluruh pelosok Indonesia.

"Di samping hal-hal terkait dengan masalah infrastruktur, seperti keberadaan internet yang bukan hanya tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi Menteri Kominfo juga," ujarnya.

2. Literasi digital bagi guru dan orangtua juga bisa dikembangkan

Ilustrasi bekerja dari rumah. (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia berharap dengan peningkatan infrastruktur telekomunikasi yang ada, nantinya guru-guru bisa diberikan literasi digital yang lebih luas lagi. Dengan teknologi, menurut dia, guru bisa melakukan variasi pengajaran yang lebih baik.

Keberadaan literasi digital ini, menurut Heti, juga bisa membantu orangtua dalam memberikan pelajaran kepada anak di rumah secara lebih efektif.

"Banyak sebenarnya PR dan ini semua harus ada kolaborasi antar-kementerian dan lembaga-lembaga negara untuk memecahkan masalah ini," kata dia.

3. Minta Kemendikbud fokus pada PJJ dan peningkatan akses teknologi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Dok. Telekonferensi Kemendikbud)

Terpisah, Heti juga memberikan sejumlah masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim agar berfokus pada peningkatan PJJ dan peningkatan akses teknologi.

"Kemendikbud harus terus berfokus meningkatkan kualitas PJJ dengan berbagai cara, antara lain program peningkatan kapasitas guru, subsidi kuota dengan dana bos, program-program parenting, dan lain-lain," ujar Heti dalam memo kebijakan yang diterima IDN Times.