DPR Bakal Usut Dugaan Pengalihan Kuota Haji

Namun pada Februari, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan baru dengan membagi kuota tambahan 20 ribu tersebut menjadi dua bagian, yakni 10 ribu untuk kuota reguler dan 10 ribu lainnya untuk haji khusus.

Ace menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama. Padahal kesepakatan yang diambil bersama oleh Kemenag dan Komisi VIII DPR RI telah dituangkan dalam Keppres Nomor 06 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang keluar pada Januari.

Ia pun menilai langkah ini dinilai bertentangan dengan undang-undang dan keputusan presiden.

"Maka dengan demikian, langkah Kementerian Agama yang mengeluarkan kebijakan kuota tambahan tidak sesuai dengan keputusan rapat kerja komisi VIII dengan Menteri Agama tentu ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Raker tersebut dan tentu ini bertentangan dengan undang-undang dan keputusan presiden," kata dia.

Menurut Ace, pembagian kuota 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus ini dinilai mencederai tujuan dari penambahan kuota tersebut. Oleh sebab itu, Ace mengatakan, Timwas Haji mempertanyakan alasan kebijakan yang diambil oleh Menang RI Yaqut Cholil Qoumas. 

Ace mengatakan Kementerian Agama mengklaim kebijakan ini diambil menyusul adanya permintaan dari pemerintah Arab Saudi, tapi kementerian belum memberikan penjelasan tegas mengenai hal tersebut.

"Namun yang perlu kami sampaikan bahwa hingga sejauh ini kami belum mendapatkan penjelasan yang tegas terkait dengan kebijakan tersebut. Nah, oleh karena itu kami memandang bahwa persoalan pembagian kuota ini tentu harus kami dalami karena menyangkut dengan kepentingan jemaah terutama jemaah haji yang reguler," kata dia.

Lebih jauh, Ace menegaskan, Timwas Haji memandang, persoalan pembagian kuota ini harus didalami karena menyangkut kepentingan jemaah, terutama jemaah haji reguler yang telah menunggu bertahun-tahun.

Di mengatakan, di beberapa daerah, terdapat jemaah yang bahkan menunggu hingga 45-48 tahun demi berangkat haji. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh melalui Pansus Angket Haji diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait kebijakan kuota haji ini.

"Karena itu maka soal kuota nonhaji entah itu kuota ziarah maupun kuota multiple atau kuota umal atau kuota-kuota lain di luar kota haji yang kemudian dipersoalkan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, kami perlu dalami dan perlu diselesaikan. Karena bagaimana pun hal tersebut menyangkut dengan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri," kata dia.