DPR Minta BGN Audit Dapur SPPG karena Boros Rp1 Triliun

Anggota Fraksi Golkar itu mendesak BGN untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap dapur makan bergizi gratis (MBG) setelah pemborosan Rp1 triliun diungkap Kementerian Koordinator (Kemenko) Pangan.

Menurut dia, evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG harus dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aruran yang berlaku.

"Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," kata Legislator Golkar itu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik SPPG untuk MBG ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

Menurut Zulhas, sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut mulanya akan dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG. Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas memperkirakan pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG ditaksir lebih dari Rp1 triliun per bulan.

"Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas melansir ANTARA.

Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pendirian dapur MBG baru karena ditemukan penumpukan SPPG di wilayah aglomerasi. Selain itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan dapur ideal di setiap wilayah agar program lebih efisien.

“Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh? Nah ini untuk kita rem dulu dan ditata,” kata dia.

Meski demikian, Nanik memastikan moratorium tidak akan mengurangi jumlah penerima MBG yang sudah berjalan saat ini.

BGN juga akan mengevaluasi dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi, mulai dari aspek keamanan pangan, fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara.

“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend,” kata Nanik.