DPR Minta Pemerintah Cari Solusi CPNS Terlanjur Resign Pekerjaan Lama

10 Mar 2025, 17:03 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf minta pemerintah carikan solusi bagi CPNS yang resign dari perusahaan sebelumnya. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 disetujui oleh Komisi II DPR RI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meminta waktu untuk menyesuaikan pemerintahan baru
Menteri Menpan RB membantah penundaan dilakukan karena efisiensi anggaran, masih menunggu beberapa kementerian/lembaga yang belum mengumumkan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Dede Yusuf, menanggapi polemik penundanaan pengangakatan calon aparatur sipil negara (CASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Oktober 2025.

Dede mengatakan, Komisi II DPR RI meminta pemerintah mencarikan solusi bagi CASN yang terlanjur mengundurkan diri dari perusahaan tempat mereka bekerja, tetapi harus menunggu pelantikan hingga Oktober 2025.

"Kami masih akan meminta berkonsultasi dengan pemerintah, agar ada bantuan-bantuan, paling tidak buat mereka-mereka yang saat ini katakanlah menunggu," kata Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/3/2025).

1. Pemerintah sedang menata kementerian/lembaga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf minta pemerintah carikan solusi bagi CPNS yang resign dari perusahaan sebelumnya. (IDN Times/Amir Faisol)

Legislator Partai Demokrat itu meminta semua pihak memberikan kesempatan karena pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan terhadap ASN. DPR, kata dia, juga tidak ingin ada pengangkatan CASN yang sudah dinyatakan lulus tertunda.

"Dan ini adalah amanat yang kita inginkan bahwa tidak boleh nanti ada yang tercecer lagi untuk penyelesaian, jangan sampai nanti mundur lagi mundur lagi," kata dia.

Dede Yusuf mengungkapkan, pemerintah meminta waktu agar diberikan ruang untuk menyesuaikan dan merapikan kementerian/lembaga yang baru saja dipecah pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk pemerintah daerah yang baru saja melaksanakan Pilkada, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum dilaksanakan.

"Tentunya harus memahami bagaimana nanti mereka memiliki beban-beban daerah, nah ini diberikan ruang dan waktu," kata dia.

2. Kemenpan-RB tunda pengangkatan CPNS

Menpan RB Rini Widyantini mengungkap kepala daerah rekruit honorer sebagai janji pemenangan pilkada. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengumumkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 ditunda hingga Oktober 2025.

Menurut Rini, penundaan pengangkatan ini telah disetujui Komisi II DPR RI dalam rapat kerja yang digelar Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

"Iya, tadi DPR sama kita sudah sepakat. Semuanya akan diangkat yang sudah masuk ya. CPNS itu Oktober 2025," kata dia.

3. Penundaan bukan karena efisiensi

Menpan RB Rini Widyantini mengungkap kepala daerah rekruit honorer sebagai janji pemenangan pilkada. (IDN Times/Amir Faisol)

Kendati, Rini membantah penundanaan pengangkatan CPNS dilakukan karena ada sedang efisiensi anggaran. Kemenpan-RB, kata dia, masih menunggu beberapa kementerian/lembaga yang belum mengumumkan.

"Bukan. Bukan karena efisiensi kan masih banyak, nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," kata dia.