Luhut Undang Bos BGN Bahas Pembenahan Total Tata Kelola Program MBG
- Luhut Pandjaitan meminta tata kelola MBG dibenahi total, dengan distribusi dan pembangunan SPPG diprioritaskan ke wilayah 3T berdasarkan data stunting, kerentanan pangan, serta tantangan geografis.
- DEN siap mendukung digitalisasi BGN agar rantai pasok, kualitas makanan, dan kinerja SPPG terpantau transparan; Luhut mengapresiasi penutupan 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
- BGN mewajibkan label waktu masak dan batas konsumsi pada ompreng MBG sejak pekan kedua Agustus 2026, untuk mencegah keracunan setelah 9.167 penerima dilaporkan terdampak Januari–Mei.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono ke kantornya pada Kamis (20/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Luhut minta agar dilakukan pembenahan total terkait tata laksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satunya dengan melakukan revisi distribusi MBG. Alih-alih MBG dibagikan ke daerah perkotaan, Luhut sarankan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dialihkan ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tak boleh lagi sekedar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang mudah diakses. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan," ungkap Luhut yang diunggah ke akun media sosialnya pada hari ini.
Ia juga menggarisbawahi penentuan distribusi MBG wajib didasari data yang akurat, khususnya mengenai prevalensi stunting, kerentanan pangan dan tantangan geografis. Apalagi Prabowo kerap menyampaikan tujuan dari pembagian MBG untuk menurunkan tingkat stunting. Itu sebabnya salah satu penerima manfaat MBG adalah ibu hamil.
"Kepala BGN mengatakan sekitar 1.700 SPPG kini telah disiapkan untuk fokus di wilayah yang tingkat prevalensi stuntingnya tinggi seperti di Papua, Maluku, Nias dan NTT (Nusa Tenggara Timur)," tutur dia.
1. Luhut sempat telepon Prabowo untuk bahas program MBG
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono membahas pembenahan tata laksana program MBG. (www.instagram.com/@luhut.panjaitan) Lebih lanjut dalam unggahannya, Luhut turut mengungkap ia sempat mengontak Prabowo usai pidato kenegaraan pada Jumat, 14 Agustus 2026 lalu. Luhut menyampaikan, meski MBG adalah program unggulan, tetapi tantangan terbesarnya adalah pengawasan untuk memastikan eksekusinya berjalan lancar.
"Eksekusi MBG juga harus konsisten dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kata Luhut siap mendukung perbaikan tata kelola MBG dengan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan dan memperkuat digitalisasi sistem BGN. Tujuannya, supaya seluruh rantai pasok, kualitas makanan hingga kinerja tiap SPPG dapat dipantau secara transparan dan aktual.
2. Luhut ingatkan agar tak main-main dengan masa depan anak Indonesia
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono membahas pembenahan tata laksana program MBG. (www.instagram.com/@luhut.panjaitan) Dalam pertemuannya dengan Sudaryono itu, Luhut turut mengapresiasi langkah tegas BGN dengan menutup 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Ketegasan itu, kata Luhut, dibutuhkan bukan untuk mencari kesalahan.
"Ini semua dilakukan demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana," katanya.
Luhut juga mewanti-wanti BGN agar tidak main-main dengan masa depan anak-anak Indonesia, sehingga kualitas menu MBG yang disajikan harus dijaga.
"Untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," tutur mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu.
3. Kepala BGN laporkan ke Prabowo ada label waktu makan di setiap ompreng MBG
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). (YouTube/IDN Times) Perubahan lain yang diterapkan oleh BGN, yakni mencantumkan label berisi keterangan waktu makan di setiap ompreng MBG. Dengan begitu, penerima manfaat bisa mengetahui jam berapa paling lambat MBG itu dikonsumsi.
Sudaryono langsung melaporkan perubahan kebijakan tersebut ketika digelar Karnaval Harmoni Nusantara pada Senin malam, 17 Agustus 2026. Ia menyerahkan dua ompreng MBG kepada Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Sekarang dikasih label (di omprengnya), Pak," ungkap Sudaryono ketika memberikan ompreng itu ke Prabowo di Silang Monas, Jakarta Pusat.
Kebijakan pemberian label keterangan waktu makan itu sudah diterapkan sejak pekan kedua Agustus 2026. Dalam label itu harus tertulis waktu menu dimasak dan batas akhir makanan dikonsumsi. Harapannya, bisa mencegah berulangnya insiden keracunan menu MBG.
"Jadi, nanti akan diberi label (di ompreng). Kami sudah instruksikan ke semuanya, harus diberi label di omprengnya itu setiap hari. Di dalamnya tertulis harus dimakan sebelum jam tertentu. Bila sudah lewat jamnya, maka sebaiknya tidak dimakan," ungkap Sudaryono seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada periode Januari hingga Mei 2026, terdapat 9.167 penerima manfaat MBG yang menjadi korban keracunan. Sudaryono menjanjikan akan bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang terbukti lalai.
