PPP Panaskan Mesin Partai Jelang Pemilu 2029, Konsolidasikan Tim Advokat
- PPP mengonsolidasikan advokat dan tim advokasi dari 38 provinsi untuk pembenahan menuju Pemilu 2029.
- Pembenahan mencakup penguatan struktur organisasi, digitalisasi sistem IT, serta pengamanan data dan bukti.
- PPP menyiapkan perangkat pemenangan dan akan memperkuat tim advokasi yang terdiri atas lebih dari 1.000 advokat dan praktisi hukum.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono menegaskan kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh kerja politik di lapangan, tetapi juga oleh kekuatan struktur organisasi
Hal itu disampaikan Mardiono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum yang dihadiri keterwakilan advokat dan tim advokasi PPP dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut mengusung tema “Peran Strategis Pengacara PPP dalam Mengawal Demokrasi Pelaksanaan Pemilu 2029.”
Mardiono, menegaskan, konsolidasi ini merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh menuju Pemilu 2029. PPP ingin memastikan struktur organisasi, sistem informasi, data, saksi, dan advokasi hukum bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Pemilu 2024 memberikan pelajaran penting bahwa kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh kerja politik di lapangan, tetapi juga oleh kekuatan struktur organisasi, kualitas sistem informasi, serta kemampuan mengamankan dan mempertanggungjawabkan setiap data dan bukti secara hukum,” ujar Mardiono kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
1. Mardiono ungkap tiga langkah strategis PPP hadapi pemilu 2029
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel yang dipimpin Imam Ari Fauzi, di Makassar, Sabtu (20/6/2026). (IDN Times/Aan Pranata) Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembenahan PPP. Pertama, memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting agar mampu bekerja efektif, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta membangun mekanisme pelaporan berjenjang. Struktur partai harus menjadi sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Kedua, mempercepat digitalisasi dan penguatan sistem IT. PPP akan membangun sistem data yang terintegrasi, mencakup struktur organisasi, kader, saksi, tim advokasi, hingga dokumentasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.
“Ke depan, setiap informasi dari bawah harus dapat diterima dengan cepat, aman, dan terdokumentasi. Setiap suara harus memiliki jejak data,” kata Mardiono.
2. Kegagalan di Pemilu 2024 menjadi pengalaman besar PPP
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono. (IDN Times/Aan Pranata) Ketiga, Mardiono ingin PPP dapat memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak awal tahapan pemilu. Tim advokasi PPP tidak hanya bekerja ketika sengketa terjadi, tetapi sejak proses verifikasi peserta pemilu hingga pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Pengalaman PPP dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bahan evaluasi penting. PPP mendalilkan adanya selisih suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara nasional dan posisi partai terhadap ambang batas parlemen.
“Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat TPS tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap suara harus memiliki jejak data dan setiap persoalan harus memiliki bukti,” kata Mardiono.
3. Advokat PPP akan diperkut untuk hadapi Pemilu 2029
Ketum PPP Muhamad Mardiono dalam pembukaan Muscab PPP se-DIY di Kulon Progo, Sabtu (26/4/2026). (Dok. istimewa) Mardiono menegaskan, PPP saat ini telah menyiapkan sejumlah perangkat pemenangan Pemilu 2029, antara lain Bappilu Nasional, Badan IT Nasional, Badan Aset dan Administrasi Nasional, serta Tim Advokasi Nasional. Tim advokasi PPP yang terdiri atas lebih dari 1.000 advokat dan praktisi hukum akan diperkuat hingga seluruh wilayah Indonesia.
“Politik hari ini membutuhkan kecepatan, tetapi kecepatan tanpa data akan menghasilkan kesalahan. Data tanpa sistem akan tercecer. Sistem tanpa sumber daya manusia tidak akan berjalan. Karena itu, semuanya harus dibangun secara bersamaan,” ujar Mardiono.
Konsolidasi ini menegaskan komitmen PPP untuk bertransformasi menjadi partai yang lebih modern, profesional, berbasis data, transparan, dan akuntabel. Bagi Mardiono, Pemilu 2024 menjadi pelajaran untuk memastikan setiap suara yang diperoleh di TPS memiliki data, dokumen, saksi, dan jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan advokat PPP dari 38 Provinsi secara offline dan online dengan total 1.000an peserta.
