DPR Sebut Gaji Guru dan Nakes PPPK Ditanggung Pusat dalam APBN

29 Sep 2026, 11:25 WIB

2 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

DPR dan pemerintah menyepakati gaji guru serta tenaga kesehatan daerah berstatus PPPK ditanggung pemerintah pusat melalui RAPBN 2027.
Anggaran sebesar Rp23 triliun disiapkan untuk honorarium PPPK daerah, sehingga mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah.
Pemberlakuan batas belanja pegawai 30 persen dan infrastruktur 40 persen ditunda demi menjaga ruang fiskal daerah, disertai percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan, gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) daerah yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditanggung pemerintah pusat dalam APBN 2027 dengan anggaran sebesar Rp23 triliun.

Hal itu dipaparkan Said Abdullah dalam hasil pembahasan Rancangan APBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (29/9/2026). Terdapat kesepakatan antara Banggar DPR RI dan Pemerintah menyangkut Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027.

Salah satunya, pemerintah pusat menanggung kebutuhan honorarium guru dan nakes daerah berstatus PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah.

"Kami anggarkan pada RAPBN 2027 sebesar Rp23 triliun. Penganggaran ini akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari pemerintah daerah," kata Said.

Selain itu, DPR dan Pemerintah juga sepakat menunda pemberlakuan mandatory spending daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen seperti yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Dari evaluasi atas mandat tersebut, kami sepakat untuk memberikan penundaan pemberlakuan mandatory spending tersebut agar ruang fiskal daerah terselamatkan," kata dia.

"Percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil, antara lain dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ucap dia.