DPR Sentil soal Beli Bensin Wajib Daftar MyPertamina: Sosialisasi Dulu
Jakarta, IDN Times — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, pemerintah perlu lebih memikirkan rakyat kecil saat menerapkan kebijakan pembelian Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina.
Dasco mengatakan, pemerintah harus lebih dulu melakukan sosialisasi masif mengenai peraturan pembelian Pertalite.
“Menurut saya hal ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan mendalam, terutama juga harus dipikrikan bagi masyarakat yang belum memiliki handphone, yang belum bisa mengunduh aplikasi,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022).
1. DPR minta Komisi IV koordinasi dengan Pertamina
Dasco mengaku, pihaknya bakal meminta Komisi IV untuk berkoordinasi dengan mitra pemerintah yakni PT Pertamina (persero), supaya kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.
“Kita akan minta ke komisi teknis terkait, tentunya melakukan koordinasi dengan mitra pemerintah yaitu Pertamina, agar kebijakan ini bisa lebih menyentuh kepada rakyat kecil,” tuturnya.
2. Beli BBM Pertalite wajib daftar di MyPertamina
Pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bakal dibatasi. Pengendara yang ingin membeli BBM jenis Pertalite diminta untuk mendaftarkan diri di situs web subsiditepat.mypertamina.id.
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran. Atas dasar itu, Pertamina berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.
“Kami menyiapkan website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, melalui keterangan tertulis, Senin (27/6/2022).
3. Uji coba di lima provinsi
Saat ini Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan Solar secara tepat sasaran.
Rencananya, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang tersebar di 5 provinsi, yakni Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
