DPRD DKI Didesak Prioritaskan Revisi Perda Pengendalian Pencemaran Udara

07 Agu 2026, 21:56 WIB

Aryodamar

News

Channel

Add Us on Google

DPRD DKI Didesak Prioritaskan Revisi Perda Pengendalian Pencemaran Udara

ilustrasi DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2005 ke Program Pembentukan Perda Tahun 2027.
Bicara Udara meminta DPRD DKI Jakarta memprioritaskan revisi karena tantangan dan sumber pencemaran udara semakin beragam.
Pembaruan aturan dinilai berkaitan dengan pengendalian emisi, pemantauan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan posisi Jakarta sebagai kota global.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah revisi Perda pencemaran udara diprioritaskan?

Vote Now

2005

Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara disahkan.

Jumat (7/8/2026)

Novita Natalia menyampaikan dorongan agar DPRD DKI Jakarta memprioritaskan revisi Perda.

Tahun 2027

Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2005 ke Program Pembentukan Perda.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah revisi Perda pencemaran udara diprioritaskan?

Vote Now

What?
Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Who?
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, Bicara Udara, DPRD DKI Jakarta, dan Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia.
Where?
Jakarta.
When?
Raperda diajukan ke Program Pembentukan Perda Tahun 2027. Pernyataan Novita Natalia disampaikan Jumat (7/8/2026).
Why?
Perda Nomor 2 Tahun 2005 dinilai tidak lagi memadai karena tantangan, polutan, dan sumber pencemaran udara semakin beragam.
How?
Bicara Udara mendorong DPRD DKI Jakarta memprioritaskan revisi agar pembahasan dilanjutkan dan regulasi pengendalian polusi udara diperkuat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah revisi Perda pencemaran udara diprioritaskan?

Vote Now

Pemprov DKI Jakarta mengajukan aturan baru untuk mengganti aturan udara tahun 2005. Kak Novita Natalia dari Bicara Udara meminta DPRD DKI Jakarta mendahulukannya. Ia bilang sekarang ada polutan PM 2.5 dan banyak sumber pencemaran. Aturan baru diharapkan membantu pengendalian emisi, pemantauan udara, dan kesehatan warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah revisi Perda pencemaran udara diprioritaskan?

Vote Now

Pembaruan Perda dapat menjadi dasar bagi pengendalian polusi udara yang lebih kuat dan berbasis data, sebagaimana didorong Bicara Udara. Aturan yang memuat pengendalian emisi, pemantauan kualitas udara yang transparan, serta koordinasi antarwilayah dinilai sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Haruskah revisi Perda pencemaran udara diprioritaskan?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, ke dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2027.

Organisasi Bicara Udara mendorong DPRD DKI Jakarta untuk memprioritaskan revisi Perda tersebut. Sebab, Perda Nomor 2 Tahun 2005 dinilai sudah tidak memadai saat ini.

"Ketika Perda ini disahkan pada 2005, tantangan pencemaran udara Jakarta tentu berbeda dengan sekarang. Selama dua dekade terakhir, teridentifikasi polutan baru seperti PM 2.5 yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, kami berharap revisi Perda ini menjadi prioritas DPRD," ujar Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, melalui keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).

1. Revisi Perda saat ini semakin mendesak

Ilustrasi Kota Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol

Novita menilai, revisi Perda semakin mendesak. Apalagi sumber pencemaran udara saat ini semakin beragam, seperti sektor transportasi, industri, pembangunan konstruksi, pembakaran sampah, hingga polusi lintas wilayah.

"Setiap warga Jakarta berhak menghirup udara yang sehat. Revisi Perda ini menjadi fondasi agar kebijakan pengendalian polusi udara lebih kuat, berbasis data dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat," kata Novita.

2. Dampak pencemaran udara dirasakan anak hingga lansia

Ilustrasi pelajar SD (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Pembaruan Perda dinilai penting, karena dampak pencemaran udara dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut juga meningkatkan risiko penyakit, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.

"Yang lebih penting adalah memastikan Jakarta memiliki aturan yang mampu melindungi kesehatan masyarakat melalui pengendalian emisi yang lebih baik, pemantauan kualitas udara yang transparan, dan koordinasi antarwilayah," kata Novita.

3. Revisi Perda mendukung posisi Jakarta sebagai kota global

Ilustrasi Jakarta, Bundaran HI (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Selain itu, pembaruan regulasi ini dinilai penting untuk mendukung posisi Jakarta sebagai kota global. Sebab, kualitas udara menjadi salah satu indikator utama kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya saing sebuah kota.

"Kami berharap DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan perhatian terhadap urgensi revisi Perda ini, sehingga proses pembahasan dapat segera dilanjutkan dan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan kualitas udara Jakarta pada masa mendatang," ujarnya.