DPRD Minta Disdik DKI Biayai Anak yang Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi

06 Jul 2020, 15:39 WIB

Ilustrasi Sekolah. IDN Times/Galih Persiana

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PAN Zita Anjani, mengatakan bahwa polemik
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibaca lebih awal oleh Fraksi PAN, maka dari itu pihaknya membuka aduan untuk mengatasi masalah ini.

Dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bisa mengakomodir masalah administrasi dan keuangan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPBD) yang tak lolos PPDB dan terpaksa masuk sekolah swasta.

"Sesuai janji dinas pendidikan di rapat komisi E dua minggu lalu yang dihadiri oleh teman teman media, dinas pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB,"
kata dia di DPRD DKI Jakarta, Senin (6/6/2020)

1. PPDB bina RW tetap tak bisa tampung siswa

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat menyajikan presentasi policy responds kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim (Instagram/Zitaanjani)

Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menerima sejumlah orang tua murid dan anak-anaknya yang mengadu terkait PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021.

Bagi Zita, jalur zonasi bina RW dianggap tidak efektif.

"Bina RW saja satu hari sudah ketahuan hasilnya gimana, kenapa? Karena gak semua RW itu punya sekolah, jadi sama aja anak-anak yang dekat sekolah belum tentu bisa masuk sekolah karena tadi tidak semua RW itu punya sekolah," ujarnya.

2. Anggaran Pemprov DKI Jakarta bisa dipakai tangani masalah PPDB

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Bagi dia anggaran Pemprov DKI Jakarta yang ada cukup besar dan bisa menangani permasalahan itu.

Pasalnya, menurut Zita, dana darurat DKI Jakarta bisa digunakan untuk penanganan COVID-19 dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Untuk uang emergency itu BTT, COVID-19 bisa, kenapa pendidikan gak bisa," kata dia.

3. Minta PPDB jalur zonasi diulang, namun tak sempat lagi

Ilustrasi sekolah sepi lantaran kegiatan belajar dilakukan siswa di rumah dampak wabah virus CoronaIDN Times/ Muchammad Haikal

Jika memang pendaaan tidak bisa mengakomodir masalah PPDB, Zita menyarankan agar jalur zonasi bisa dibuka ulang.

"Ulang aja zonasinya, kalau afirmasikan untuk anak tidak mampu, udah oke. Nah, yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40 persen diulang aja," ujarnya.

Namun, hal itu tak mungkin dilakukan lagi, mengingat tahun ajaran 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020. Maka dari itu, dia lebih menekankan solusi agar pembiayaan bisa diberikan pada anak-anak tidak mampu.