DPRD Usulkan Sekolah Gratis di Jakarta, Hapus Anak Putus Sekolah

17 Mar 2024, 13:45 WIB

ilustrasi kampus mengajar (dok. pribadi/Indar Rizky)

Jakarta, IDN Times - DPRD DKI mendorong Pemprov DKI agar membentuk program pendidikan gratis di Jakarta. Sebab diyakini kalangan politisi di Kebon Sirih bahwa program tersebut mampu mendongkrak peningkatan status ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Pemprov DKI mulai membuat perencanaan program pendidikan gratis untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta. Dengan memperbaiki sistem dunia pendidikan, sambung dia, maka mampu meningkatkan status perekonomian atau derajat keluarga. Paling penting, tak ada lagi anak putus sekolah karena tidak memiliki biaya.

“Pangkal dari semua ini kalau kita mau meningkatkan status orang, mau meningkatkan ekonomi orang, derajat orang, yang kita harus perbaiki adalah pendidikan. Enggak ada cara lain,” ujar Baco dalam keterangannya, Minggu (17/3/2023).

1. Tak ada polemik penyaluran bantuan tak merata

Ilustrasi KJP/ humas Pemprov DKI Jakarta

Sekolah gratis, kata Baco, sangat diperlukan. Sehingga ke depan, tidak ada lagi polemik terkait penyaluran bantuan secara tidak merata atau tidak tepat sasaran. Selama ini, banyak siswa dari keluarga status ekonomi kurang mampu justru tidak dapat kesempatan masuk sekolah negeri.

"Ironisnya, siswa tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Mahasiwa Unggulan (KJMU)," katanya.

2. Konsep sekolah gratis selesaikan banyak masalah

Ilustrasi pendidikan. (Pexels.com/Emily Ranquist)

Baco pun mengaku telah menemui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo untuk membahas penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta di DKI Jakarta.

“Dengan konsep sekolah gratis akan menyelesaikan banyak masalah dan enggak perlu lagi kita geser anggarannya seperti saat ini, enggak konsisten gitu loh,” kata dia.

3. DTKS tidak jadi solusi

Ilustrasi KJMU/Dok DPRD DKI

Bahkan menurut dia, adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak menjadi solusi jitu dalam pemerataan bantuan dan ketepatan sasaran, namun justru banyak menimbulkan permasalahan baru.

“Melihat data selama ini terkait DTKS, KJP masalahnya enggak habis-habis. Sehingga ketika ada masalah kita keluar uang lagi. Untuk menyelesaikan masalah keluar uang lagi, waktu lagi, keluar tenaga lagi,” katanya.