Dua Hakim yang Sidangkan Kasus BLBI Akhirnya Dilaporkan ke KY

Menurut Kurnia, ada yang tidak beres di balik putusan lepas terhadap eks Kepala BPPN itu. Sebab, di pengadilan tingkat pertama dan saat banding, majelis hakim kompak menyatakan Syafruddin bersalah dan perbuatannya disebut korupsi. Bahkan, ketika ia mengajukan gugatan pra peradilan, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak mengabulkannya. 

Tetapi, saat Syafruddin mengajukan kasasi, majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda. Persidangannya pun baru dilakukan di hari terakhir masa penahanannya. Ketiga hakim memiliki pendapat yang berbeda. 

Hakim Agung Salman Luthan menyatakan sependapat bahwa perbuatan Syafruddin tergolong ke ranah pidana, Syamsul Rakan Chaniago menyebut perbuatan terdakwa masuk ke ranah perdata, dan M. Askin menilai perbuatan Syafruddin tergolong kekeliruan administrasi. 

"Kami menganggap ada putusan yang cukup jomplang karena pada tingkat sebelumnya Tumenggung pada (pengadilan) tingkat pertama divonis 13 tahun. Di (pengadilan) tingkat banding bahkan diperberat menjadi 15 tahun, mengapa justru di tingkat kasasi yang bersangkutan malah dilepas?," kata Kurnia tadi sore. 

Apalagi dua hakim, katanya lagi, menyatakan perbuatan Syafruddin tak sesuai seperti yang tertulis di dakwaan. 

Hal lain yang digaris bawahi oleh ICW yakni tidak ada inisiatif dari majelis hakim untuk menambah komposisi hakim kendati sudah ada situasi deadlock. Padahal, kata Kurnia, di dalam aturan perundang-undangan, hal tersebut memungkinkan. 

"Di peraturan perundang-undangan kita memungkinkan apabila ada deadlock putusan atas voting maka jumlah majelis hakim dapat ditambah agar penghitungan voting bisa lebih fair," kata Kurnia lagi. 

Hal lain yang dijadikan catatan oleh ICW yakni fakta seorang hakim agung Syamsul Rakan Chaniago masih membuka kantor pengacara di Pekan Baru, Riau. Padahal, Syamsul kini sudah menjadi hakim agung di MA. 

"Di sebuah bangunan di komplek perkantoran Sudirman Point Blok A-4 Jalan Jenderal Sudirman Pekan Baru ditemukan sebuah kantor hukum yang bertuliskan 'Syamsul Rakan Chaniago & Associates Advocate & Legal Consultant," kata Kurnia.

Hal tersebut, menurut dia, diduga telah melanggar ketentuan pasal 31 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana menyebutkan bahwa seorang hakim dilarang merangkap jabatan menjadi advokat. 

"Maka dengan narasi di atas diduga bahwa tindakan dua hakim agung itu telah melanggar ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim," tutur Kurnia melalui keterangan tertulis. 

Dengan adanya dugaan dan bukti yang disodorkan, maka Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta agar Komisi Yudisial segera memanggil dan memeriksa dua orang hakim agar bisa ditelusuri lebih lanjut. 

Laporan koalisi masyarakt sipil antikorupsi itu diterima langsung oleh Ketua KY, Ahmad Jayus. Ia berjanji akan menindak lanjuti laporan tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap dua hakim itu, maka sanksi siap dijatuhkan. 

"Ya tentu laporan (akan diproses) sesuai standar peraturan KY. Nanti kami akan proses sebagaimana ketentuan tata cara memproses laporan di Komisi Yudsial berdasarkan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015," kata Ahmad. 

Jenis sanksi yang ada dimulai dari ringan yakni teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. 

"Kalau sanksi berat, ada (juga) sanksi nonpalu selama enam bulan lebih sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Tergantung nanti tingkat kualifikasi pelanggarannya," tutur dia.