13 SPPG Diluncurkan di Papua, BGN Perketat Pengawasan

04 Oct 2026, 21:23 WIB

3 min read

Fadhliansyah Fadhliansyah

News

Channel

Add Us on Google

13 SPPG Diluncurkan di Papua, BGN Perketat Pengawasan — Ilustrasi SPPG. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

BGN memperketat pengawasan SPPG program Makan Bergizi Gratis di Papua setelah sejumlah kasus keracunan makanan, guna memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan.
Empat SPPG di Papua ditutup permanen karena dinilai tidak layak. Unit yang mengalami insiden serius dihentikan sementara hingga diperbaiki dan lolos penilaian dinas kesehatan.
BGN menyiapkan 36 SPPG di Papua Raya dan meluncurkan 13 unit baru di Provinsi Papua, termasuk 10 di wilayah 3T, meski sejumlah unit terkendala persoalan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan, terutama setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni mengatakan, pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan layanan MBG berjalan sesuai ketentuan.

1. Empat SPPG di Papua ditutup permanen
Ilustrasi SPPG di Kabupaten Majalengka (inin nastain/IDN Times/
BGN menyatakan tidak semua SPPG yang telah disiapkan dapat terus beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan kelayakan. Di Papua, terdapat empat SPPG yang akhirnya ditutup permanen setelah melalui evaluasi.
“Khusus di Papua, katanya, terdapat empat SPPG yang telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi,” kata Nurjaeni, dilansir ANTARA, Minggu (4/10/2026).
Selain penutupan permanen, BGN juga menerapkan penghentian sementara terhadap SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius.
Unit tersebut baru dapat kembali beroperasi setelah menyelesaikan perbaikan dan dinyatakan layak oleh dinas kesehatan.
“Sementara SPPG yang mengalami kejadian menonjol atau insiden serius akan ditutup sementara untuk dilakukan perbaikan dan baru dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan layak oleh dinas kesehatan,” ujarnya.
2. BGN siapkan 36 SPPG di Papua Raya
Ilustrasi SPPG di Kabupaten Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)
Di sisi lain, BGN tetap memperluas cakupan layanan MBG di wilayah Papua. Secara keseluruhan, terdapat 36 SPPG yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut di wilayah Papua Raya.
Namun, sebagian SPPG yang sebelumnya telah dipersiapkan belum dapat beroperasi sesuai rencana.
BGN menyebut terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan keterlambatan operasional, termasuk persoalan hukum.
“Memang ada sejumlah SPPG yang sebelumnya telah dipersiapkan namun mengalami keterlambatan operasional akibat berbagai kendala, termasuk persoalan hukum sehingga hal tersebut terus dilakukan perbaikan,” ujar Nurjaeni.
BGN memastikan proses perbaikan terhadap sejumlah kendala tersebut terus dilakukan agar SPPG yang memenuhi persyaratan dapat menjalankan layanan MBG.
3. Ada 13 SPPG baru diluncurkan di Papua
Ilustrasi MBG. (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Di tengah proses evaluasi tersebut, BGN tetap menambah layanan MBG dengan meluncurkan 13 SPPG di Provinsi Papua. Sebanyak 10 SPPG di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara tiga lainnya berada di wilayah non-3T.
“Untuk Provinsi Papua ada 13 SPPG yang resmi diluncurkan hari ini dan sebanyak 10 berada di wilayah 3T dan tiga lainnya di wilayah non-3T,” kata Nurjaeni.
Peluncuran dilakukan BGN bersama Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah instansi terkait. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program MBG hingga wilayah 3T.
Nurjaeni mengatakan pihaknya juga terus memperketat pengawasan terhadap kelayakan SPPG sebagai bagian dari evaluasi program.
“Dan ke depan kami juga terus memperketat pengawasan terhadap kelayakan SPPG sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program, terutama setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan,” katanya.