Jepang dan Korut Saling Serang di PBB Terkait Isu Penculikan Warga

04 Oct 2026, 22:09 WIB

3 min read

Intinya Sih

Jepang dan Korea Utara saling berdebat di Komite Ketiga Majelis Umum PBB; Tokyo menuntut penyelesaian segera kasus penculikan, sementara Pyongyang menganggapnya telah tuntas.
PBB pada 2014 mengaitkan penculikan dengan program spionase Korut, termasuk pelatihan bahasa, budaya, pemalsuan identitas, dan penyamaran mata-mata sebagai warga Jepang.
Korut mengakui penculikan pada 2002 dan memulangkan lima korban, tetapi Jepang menilai penjelasan nasib korban lain belum memadai serta mengaitkan penyelesaian isu dengan normalisasi hubungan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Jepang dan Korea Utara (Korut) terlibat perdebatan mengenai isu penculikan warga negara Jepang oleh Korut dalam pertemuan Komite Ketiga Majelis Umum PBB, yang menangani masalah hak asasi manusia, pada Jumat (2/10/2026). Tokyo mendesak penyelesaian segera atas kasus tersebut, sementara Pyongyang menyatakan masalah penculikan telah diselesaikan sepenuhnya.

"Isu penculikan merupakan masalah kemanusiaan yang mendesak dan sangat mengkhawatirkan bukan hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi komunitas internasional," kata Kazutaka Kawahara, Menteri Urusan Sosial di Perwakilan Tetap Jepang untuk PBB.

Kawahara menekankan perlunya penyelesaian segera karena para korban penculikan dan keluarga mereka semakin lanjut usia, dilansir NHK News.

1. Saling bantah di PBB: Jepang tuntut tanggung jawab, Korut klaim masalah selesai
Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)
Perwakilan Korut membantah pernyataan delegasi Jepang tersebut. Pihaknya menuduh Tokyo terus mendistorsi sejarah, serta menghindari penyelesaian masa lalunya. Ia mengklaim bahwa masalah penculikan telah diselesaikan sepenuhnya dan secara tuntas. Namun, Kawahara menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan Jepang telah berulang kali menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas tindakannya pada masa perang.
Perselisihan itu terjadi ketika upaya untuk menangani isu penculikan kembali mendapat perhatian internasional. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menyatakan kesediannya bertemu dengan Pemimpin Korut Kim Jong Un. Bulan lalu, sejumlah keluarga warga Jepang yang diculik juga mengunjungi Washington untuk bertemu pejabat AS dan meminta dukungan dalam penyelesaian kasus tersebut.
2. PBB temukan kaitan penculikan dengan program spionase Korut
Potret suasana kehidupan di Korea Utara. (unsplash.com/Thomas Evans)
Dilansir CNN, penculikan tersebut diduga merupakan bagian dari program spionase Korut. Dalam laporan tahun 2014, PBB menemukan bahwa para korban penculikan digunakan untuk mengajarkan bahasa, aksen, dan budaya Jepang kepada mata-mata Korut yang sedang menjalani pelatihan. Para korban juga digunakan untuk membantu para mata-mata mempelajari dan memalsukan dokumen identitas Jepang, serta menyamar sebagai warga Jepang dengan menggunakan identitas orang yang diculik.
Selain 17 warga negara Jepang yang secara resmi telah diidentifikasi sebagai korban penculikan oleh Korut, pemerintah Jepang masih menyelidiki 873 kasus orang hilang lainnya yang kemungkinan terkait dengan penculikan oleh Korut, berdasarkan data hingga Oktober 2021. Untuk mengungkap keberadaan mereka, Tokyo terus mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan, baik di dalam negeri maupun di luar Jepang.
3. Pengakuan Korut pada 2002 belum menyelesaikan nasib korban lain
Ilustrasi bendera Korea Utara. (unsplash.com/Micha Brändli)
Pada September 2002, Pyongyang mengakui telah menculik warga negara Jepang. Mereka meminta maaf dan berjanji untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pada Oktober di tahun yang sama, 5 korban yang telah diculik kembali ke Jepang. Namun, Korut belum memberikan penjelasan yang dapat diterima mengenai nasib warga Jepang lainnya yang diyakini telah diculik.
Dalam Pertemuan Puncak Jepang-Korut pada Mei 2004, Pyongyang berkomitmen untuk segera melanjutkan penyelidikan menyeluruh untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai kasus tersebut. Akan tetapi, hingga kini, Tokyo menilai penjelasan yang diberikan Pyongyang belum memadai dan tidak didukung bukti yang meyakinkan.
"Penculikan warga negara Jepang merupakan isu kritis yang menyangkut kedaulatan Jepang, serta kehidupan dan keselamatan warga negara Jepang. Tanpa penyelesaian isu ini, tidak akan ada normalisasi hubungan antara Jepang-Korut. Pemerintah Jepang sepenuhnya berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal, guna mewujudkan pemulangan semua warga yang diculik ke Jepang secepat mungkin," demikian pernyataan pemerintah Jepang, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Jepang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.