Jakarta, IDN Times - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menyoroti hilangnya pasal mengenai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR. Ia curiga UU Perampasan Aset tidak serius digunakan sebagai senjata pamungkas pemberantasan korupsi.
"Ketiadaan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar, menjadikan UU ini dicurigai tidak serius untuk dipergunakan sebagai ultimate weapon (senjata pamungkas) bagi pemberantasan korupsi," ujar Praswad Nugraha dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/11/2026).