Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Dikendalikan Para Cukong

09 Jun 2020, 17:57 WIB

Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (IDN Times/Dimas Fitra Dirgantara)

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik biaya demokrasi di Indonesia yang sangat tinggi. Ia sebut ini menjadi masalah karena demokrasi yang dibangun dikuasai oleh pemilik modal bukan dengan cara substansial.

“Demokrasi kita menjadi demokrasi yang dikendalikan oleh cukong sebetulnya kalau mau jujur bicara. Baik itu untuk Pilpres mau pun lain-lain, sangat sedikit case yang tak terkait dengan itu,” kata Fadli Zon di diskusi virtual "Menyoal RUU Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia", Selasa (8/6).

1. Pemilihan Presiden hingga kepala daerah menjadi battle of billionaire

Ilustrasi pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS. IDN Times/Prayugo Utomo

Wakil Ketua Gerindra ini mengatakan persoalan demokrasi Indonesia sekarang bukan hanya prosedural, tetapi juga ‘corrupted democracy’ yang membuat demokrasi Indonesia mahal dan sangat mahal. Di dalam pertarungan untuk jabatan publik misalnya untuk presiden, DPR RI, dan DPRD provinsi menjadi ‘battle of billioner’.

“Menjadi pertarungan orang punya uang, orang kaya mempunyai modal atau orang yang punya cukong. Kalau demokrasi kita ini demokrasi yang disponsori para cukong, apa yang bisa diharapkan,” ujar Fadli Zon.

2. Fadli Zon sebut pemilik modal tinggal pegang 9 parpol untuk menguasai Indonesia

IDN Times/Irfan fathurohman

Akhirnya yang terjadi sebuah oligarki, sebab pemilik modal kata Fadli, punya kepentingan di Indonesia cukup memegang 9 parpol. Oleh karena itu Fadli menyarankan adanya revolusi demokrasi.

“Pegang saja sembilan orang plus beberapa, jadi tidak ada namanya rakyat itu, rakyat itu hanya jadi angka-angka saja. Ini menurut saya yang harus diubah total terkait dengan bagaimana partisipasi rakyat diterjemahkan secara substantif dan memang ada keterwakilan,” ucapnya.

3. Fadli menyayangkan pembahasan RUU Pemilu setiap menjelang Pemilu

Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Fadli Zon sangat menyayangkan pembahasan RUU Pemilu selalu diulang-ulang menjelang Pemilu. Menurutnya, itu pertarungan Parpol jangka pendek berdasarkan evaluasi kekuatan partai. Permasalahannya selalu sama, yang anggap sistem proporsional tertutup ini akan menguntungkan partai tertentu karena bisa mengendalikan orang-orang dan daulat partai makin kuat. Jika terbuka seperti pasar bebas dan seterusnya.

“Jadi menurut saya bukan di situ seharusnya pembicaraan demokrasi kita, tentu harus melalui proses filosofinya dulu apa, dasarnya ini apa, kita mau ke mana, kan demokrasi kita baru bicara sistem. Ini kebalik, kita bicara hal sangat teknis terkait sistem itu, kekuatan kepentingan politik jangka pendek, dan tidak bicara substansi. Bicaranya bagaimana soal menang, kalau bicara prospek tadi,” kata Fadli.

4. Fadli Zon usul presidential threshold 0 persen

Seorang penyandang disabilitas netra memasukkan surat suara saat Pemilihan Umum 2019 di Kota Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)

Terkait polemik ambang batas Presiden, Fadli Zon mengusulkan 0 persen. Dengan begitu semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk membangun Indonesia. Dengan tidak adanya ambang batas ini partisipasi publik juga dapat ditampung tanpa menghanguskan suara.

“Kalau harus diturunkan misalnya 10 persen maksimum. Agar tak sembarangan orang juga dengan 20 persen saya kira sulit kita mendapat kandidat yang kita harapkan menjadi orang yang terbaik memimpin bangsa dan negara ini,” ujar dia.