Jakarta, IDN Times - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat setelah polemik penjurian yang menuai kecaman publik beberapa terakhir ini.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan, babak final LCC akan digelar dalam waktu dekat ini. Dia memastikan, kedua dewan juri sebelumnya tidak lagi dilibatkan dalam lomba ulang tersebut.
"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (13/6/2026).
Muzani mengatakan, MPR RI menggandeng dewan juri independen yang berasal dari kalangan akademisi. Dia juga memastikan, babak final LCC tersebut nantinya akan diawasi secara ketat oleh pimpinan MPR RI.
"Juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen," kata dia.
Muzani turut mengapresiasi kepada peserta lomba yang berani menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan atas jawaban yang dianulir dewan juri dalam lomba itu. Menurut dia, peserta bernama Josepha Alexandra menjadi cermin dari kebebasan berbicara dalam demokrasi karena berani memprotes dewan juri atas perlakuan yang tidak adil.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," kata dia.
Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama. Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden. Namun, salah satu juri, yaitu Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian kembali dibacakan dan dijawab Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi yang serupa, lalu Dyastasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban sudah benar.
Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan Grup B. Dyastasita menilai, jawaban Grup C tidak menyebutkan DPD, sedangkan peserta Grup C bersikeras bahwa unsur tersebut sudah mereka sampaikan. Meski peserta kembali menegaskan bahwa mereka telah menyebut DPD, Dyastasita tetap mempertahankan keputusan dewan juri dengan menyatakan bahwa juri tidak mendengar penyebutan DPD dalam jawaban awal.
Saat Grup C meminta agar penonton turut menilai apakah jawaban mereka benar atau tidak, dewan juri menolak dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan juri. Juri lain, yaitu Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan.
Menurut dia, apabila juri tidak mendengar jawaban dengan jelas, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai, sehingga peserta diminta lebih jelas dalam pengucapan saat menjawab.