Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, Surya Paloh: Kurang Tepat

27 Apr 2025, 15:26 WIB

Santi Dewi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat memimpin Wantim NasDem. (dok. Humas NasDem)

Intinya sih...

Ketua NasDem Surya Paloh menyesalkan tuntutan purnawirawan TNI untuk ganti Gibran sebagai Wapres karena dianggap kurang tepat.
Surya mengingatkan Prabowo-Gibran terpilih sepaket lewat pemilu dan sudah memulai bekerja, meski kinerjanya dipertanyakan.
Wiranto menyatakan Presiden Prabowo menghormati sikap purnawirawan TNI dan memahami perbedaan pandangan dalam demokrasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, menyayangkan para purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan berisi delapan tuntutan yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

Menurut Surya, tuntutan untuk mengganti Gibran sebagai wapres di masa enam bulan pemerintahan Prabowo kurang tepat. Sebab, Gibran tidak memiliki skandal yang bisa dijadikan dasar bagi MPR untuk mencopot kewenangannya.

"Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat," ujar Surya di kantor DPP NasDem, Sabtu (26/4/2025).

"Sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi satu hal tuntutan pemakzulan," imbuhnya.

1. Prabowo dan Gibran terpilih satu paket ketika pemilu

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (Tangkapan layar YouTube Gibran Rakabuming Raka)

Di sisi lain, Surya mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran telah terpilih sepaket menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka dipilih lewat mekanisme pemilu pada 14 Februari 2024 lalu.

"Ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja," ujar Surya.

"Terlepas apakah ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, (atau) kuat, itu masalah lain," katanya.

2. Wiranto sebut Prabowo hormati tuntutan dari purnawirawan jenderal TNI

Penasihat khusus Presiden di bidang politik dan keamanan, Wiranto. (YouTube/SekretariatPresiden).

Sementara, Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyebut, Presiden Prabowo Subianto menghormati sikap delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Tuntutan itu disampaikan oleh para purnawirawan TNi di forum khusus di Kelapa Gading. Surat tuntutan pergantian Gibran itu turut disetujui oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum para purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 24 April 2025 lalu.

Menurut Wiranto, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Prabowo pun, disebutnya, sangat menghormati hal tersebut.

3. Daftar lengkap isi tuntutan purnawirawan TNI ke Prabowo

Mantan Menteri Agama, Fachrul Razi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Berikut isi dokumen Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI tersebut:

Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

Mendukung program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.